BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bojonegoro memperkuat pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperluas peluang menembus pasar global.
Penguatan tersebut dilakukan melalui strategi terpadu, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, legalitas usaha, tata kelola keuangan, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan jaringan pemasaran.
Strategi itu mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi bertema IKM/UMKM Bojonegoro Naik Kelas, dengan fokus pada perluasan akses pembiayaan yang aman, digitalisasi keuangan, dan pengelolaan risiko usaha. Kegiatan berlangsung di Hotel Eastern Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Ketua Dekranasda Bojonegoro, Cantika Wahono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan roadmap pengembangan IKM dan UMKM periode 2025–2030. Peta jalan tersebut menjadi landasan pembinaan secara bertahap melalui kurasi dan pemetaan pelaku usaha berdasarkan kapasitas serta kebutuhan pengembangan masing-masing.
“Komitmen kami jelas, IKM dan UMKM Kabupaten Bojonegoro harus naik kelas,” ujar Cantika dalam sambutannya.
Menurutnya, peningkatan daya saing produk lokal membutuhkan pembinaan terarah dan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, Dekranasda mendorong sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Forum Akuntansi, Manajemen, Ekonomi (FAME), perguruan tinggi, perbankan, BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut diarahkan pada penguatan literasi keuangan, digitalisasi pencatatan usaha, konsultasi pembiayaan, hingga business matching antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan.
Cantika juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan secara profesional, terutama pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Langkah ini dinilai penting agar perputaran modal, pendapatan, dan perkembangan bisnis dapat terukur secara jelas.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro, Sukaemi, yang mewakili Bupati Bojonegoro, menegaskan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan tambahan modal.
Menurutnya, legalitas, manajemen usaha, kelembagaan, dan kemampuan memenuhi permintaan pasar harus menjadi perhatian utama. Pelaku usaha didorong memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta perlindungan merek melalui hak kekayaan intelektual (HKI).
“Jangan hanya menginginkan modal, tetapi bagaimana caranya usaha berkembang dan perbankan juga tidak mengalami NPL,” tegasnya.
Sukaemi juga mendorong penguatan kerja sama antarpelaku usaha melalui koperasi. Skema kolaborasi tersebut dinilai dapat mengatasi keterbatasan kapasitas produksi, sehingga UMKM mampu memenuhi pesanan dalam jumlah besar dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Dari sektor jasa keuangan, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku OJK Provinsi Jawa Timur, Wahyu Puspitaningrum, menekankan pentingnya akses pembiayaan yang aman dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pelaku usaha perlu menyesuaikan kebutuhan modal dengan kemampuan membayar agar pembiayaan tidak justru menjadi beban usaha. Pemanfaatan teknologi digital, seperti QRIS dan aplikasi pencatatan keuangan, juga didorong untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan transparansi pengelolaan bisnis.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dilakukan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan pemahaman mengenai manfaat serta risikonya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, serta mewaspadai pinjaman online ilegal, investasi bodong, penipuan digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Informasi maupun pengaduan dapat diakses melalui Kontak OJK 157.
Melalui roadmap 2025–2030 dan sinergi lintas sektor, Dekranasda bersama Pemkab Bojonegoro, OJK, FAME, menargetkan pembinaan IKM dan UMKM berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Penguatan kapasitas produksi, legalitas, manajemen, serta akses pembiayaan diharapkan mampu mendorong produk lokal Bojonegoro semakin kompetitif, memiliki identitas merek yang kuat dan memperluas jangkauan pemasaran dari tingkat lokal dan nasional hingga internasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua FAME DPW Provinsi Jawa Timur, Dr. Eny Zuhrotin Nisyi’ah, S. E., Kepala Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, S.Sos., M.M., sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan perbankan, akademisi serta asosiasi.
