BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – DPRD Kabupaten Bojonegoro memperkuat agenda legislasi daerah dengan menyepakati 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Sebanyak 13 Raperda tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari tata ruang, pemerintahan desa, ketahanan pangan, perpajakan daerah, lingkungan hidup, pendidikan hingga pengelolaan keuangan daerah.
Kesepakatan itu merupakan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bojonegoro bersama tim eksekutif. Hasil pembahasan disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, Jumat (13/11/2026) malam.
Umar menyampaikan, rapat paripurna telah menyetujui dan menetapkan 13 Raperda sebagai bagian dari agenda legislasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2027.
“Paripurna DPRD Bojonegoro menyetujui dan menetapkan 13 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Bojonegoro, Sudiyono, menjelaskan bahwa seluruh Raperda tersebut telah melalui pembahasan bersama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Materi regulasi yang disiapkan meliputi perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pemerintahan Desa, Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Agenda tersebut juga mencakup Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Perizinan Guru dan Dosen, serta Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual.
Selain itu, terdapat tiga Raperda terkait pengelolaan keuangan daerah, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan APBD Tahun Anggaran 2028.
Sudiyono menambahkan, hasil pembahasan dan kesepakatan bersama tersebut selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bapemperda DPRD dan pemerintah daerah. Penetapan Propemperda dilakukan melalui keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
“Setelah penetapan, Bapemperda akan melanjutkan koordinasi dan pengkajian terhadap seluruh Raperda sebagai persiapan pembahasan pada 2027,” ujar Sudiyono.
