Pelaihari(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID – Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dari Komisi II, H. Agus Prasetya Budiono, SE, M.I.Kom, menghadiri Rapat Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama para pemangku kepentingan utama Kabupaten Tanah Laut. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga keberlangsungan Program JKN di tengah tantangan kemampuan fiskal daerah.
Rapat yang merupakan pertemuan kedua setelah agenda serupa pada Mei lalu itu digelar di Algoritma Resto Pelaihari, Kamis (30/07/2026). Selain dihadiri Anggota Komisi II DPRD Tanah Laut H. Agus Prasetya Budiono, kegiatan juga diikuti Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin Apt. Rinaldi Wibisono, Farm., perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Rapat koordinasi tersebut menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut dalam mendukung Program JKN. Namun, di balik komitmen tersebut, pemerintah daerah mengingatkan bahwa keberlangsungan program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan persoalan anggaran di masa mendatang.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, SE, MT, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang hadir atas komitmen bersama dalam mendukung penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap program tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
“Alhamdulillah kita bisa bertemu dan sama-sama memberi masukan. Kami sangat mendukung kegiatan kesehatan untuk masyarakat, tetapi kemampuan keuangan daerah kita juga perlu dipahami bersama,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ismail Fahmi memaparkan bahwa proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp1,92 triliun, sementara total pagu anggaran berada di kisaran Rp2,7 triliun.
Ia juga menjelaskan bahwa pada Perubahan APBD Tahun 2026, pemerintah daerah hanya mampu mengalokasikan anggaran sekitar Rp49 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp12 miliar diperuntukkan bagi Program JKN setelah pemerintah memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji serta hak tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga outsourcing.
Menurutnya, penyusunan proyeksi anggaran harus dilakukan secara realistis agar tidak memunculkan persoalan keuangan pada akhir tahun anggaran.
“Kami tidak berani meninggikan proyeksi jika kemampuannya terbatas, karena khawatir berujung gagal bayar di akhir tahun,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Sekda berharap forum koordinasi tersebut mampu melahirkan kesepahaman antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan Program JKN hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang mempertimbangkan kondisi riil kemampuan fiskal daerah, bukan melalui tekanan sepihak.
“Harapan kami, kita bisa sama-sama menjalankan program ini sesuai kemampuan yang ada, bukan sebaliknya justru gagal bayar di akhir tahun,” pungkasnya.
Kehadiran Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut H. Agus Prasetya Budiono dalam rapat tersebut mencerminkan dukungan legislatif terhadap penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan Program JKN. Forum ini sekaligus menjadi wadah memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat layanan kesehatan bagi masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah.(suarapancasila.id-foto:ist/mctala)
