Pelaihari(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Kepesertaan JKN bersama para pemangku kepentingan utama. Namun, di balik dukungan tersebut, pemerintah daerah mengingatkan pentingnya menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak memicu persoalan anggaran di kemudian hari.
Rapat yang merupakan pertemuan kedua setelah agenda serupa pada Mei lalu itu digelar di Algoritma Resto Pelaihari, Kamis (30/07/2026). Kegiatan dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Banjarmasin Apt. Rinaldi Wibisono, Farm., perwakilan Komisi II DPRD Tanah Laut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, SE, MT, menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pihak yang terus mendukung penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap program tersebut harus berjalan seiring dengan kapasitas fiskal daerah yang saat ini masih memiliki keterbatasan.
“Alhamdulillah kita bisa bertemu dan sama-sama memberi masukan. Kami sangat mendukung kegiatan kesehatan untuk masyarakat, tetapi kemampuan keuangan daerah kita juga perlu dipahami bersama,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Ismail Fahmi menjelaskan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp1,92 triliun. Angka tersebut masih berada jauh di bawah total pagu yang mencapai sekitar Rp2,7 triliun.
Sementara itu, pada Perubahan APBD Tahun 2026, pemerintah daerah hanya mampu mengalokasikan anggaran sekitar Rp49 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp12 miliar diperuntukkan bagi Program JKN setelah pemerintah memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembayaran gaji serta hak tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga outsourcing.
Menurutnya, penyusunan proyeksi anggaran harus dilakukan secara realistis agar tidak menimbulkan persoalan keuangan pada akhir tahun anggaran.
“Kami tidak berani meninggikan proyeksi jika kemampuannya terbatas, karena khawatir berujung gagal bayar di akhir tahun,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Sekda berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan kesepahaman bersama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Ia menilai, keberlanjutan Program JKN akan lebih optimal apabila dibangun melalui sinergi yang mempertimbangkan kondisi riil keuangan daerah, bukan dengan tekanan sepihak.
“Harapan kami, kita bisa sama-sama menjalankan program ini sesuai kemampuan yang ada, bukan sebaliknya justru gagal bayar di akhir tahun,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN, sehingga manfaat layanan kesehatan bagi masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah.(suarapancasila.id-foto:ist/diskominfostasantala)
