BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) milik Pemkab Bojonegoro kembali menjadi perhatian Komisi B DPRD Bojonegoro. Meski digelontor anggaran puluhan miliar rupiah, program tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Evaluasi itu mencuat dalam rapat kerja Komisi B DPRD Bojonegoro bersama Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) di ruang Komisi B DPRD Bojonegoro, Senin (4/5/2026).
Sejumlah persoalan yang disorot antara lain tingginya harga pakan, lemahnya pendampingan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), kualitas telur yang belum maksimal, hingga persoalan ayam afkir setelah masa produktif selesai.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan program tidak cukup hanya sebatas pembagian bantuan ayam petelur dan kandang. Menurutnya, pemerintah harus memikirkan keberlanjutan usaha masyarakat penerima program.
” Ketika ayam sudah tidak produktif, masyarakat bingung harus bagaimana. Ini harus dipikirkan sejak awal,” ujar Lasuri.
Ia juga menilai pendampingan dari dinas terkait masih belum maksimal. Padahal, pembinaan rutin sangat dibutuhkan agar masyarakat mampu mengelola usaha ternak secara mandiri dan berkelanjutan.
” Jangan sampai program berjalan sendiri tanpa pengawasan dan evaluasi,” tambahnya.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Hadi Winarto, turut menyoroti kualitas telur hasil Program Gayatri yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasaran.
” Kalau kualitas telurnya bagus dan pemasaran berjalan baik, masyarakat pasti lebih semangat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Disnakkan Bojonegoro, Elfia Nuraini, menyampaikan hingga kini sekitar 4.400 KPM telah menerima bantuan kandang dan paket pakan awal dari total target 5.400 penerima manfaat sampai akhir 2025.
Menurutnya, Program Gayatri mulai menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan produksi telur lokal yang disebut mencapai sekitar 40 persen. Kondisi tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan pasokan telur dari luar daerah, khususnya dari Blitar.
Untuk menekan biaya produksi yang masih tinggi, Disnakkan juga mengusulkan bantuan mesin pencacah jagung agar peternak bisa memproduksi pakan mandiri berbahan lokal.
Diketahui, Program Gayatri dibiayai dari berbagai sumber, mulai APBD, CSR hingga alokasi 10 persen dana desa (ADD). Pada Perubahan APBD 2025, anggaran program ini disebut mencapai sekitar Rp86,7 miliar hingga Rp95,2 miliar. Sedangkan pada 2026, Pemkab Bojonegoro kembali mengalokasikan sekitar Rp74 miliar untuk kelanjutan program tersebut.
Besarnya anggaran itu membuat DPRD meminta evaluasi menyeluruh dilakukan agar Program Gayatri tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, melainkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
