NASIONAL,SUARA PANCASILA.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatera. Pemerintah memastikan mayoritas infrastruktur konektivitas yang terdampak kini telah kembali berfungsi, sehingga mobilitas warga dan distribusi logistik mulai berjalan normal.
Pemulihan tersebut mencakup jalan nasional, jalan daerah, jembatan, hingga layanan dasar seperti penyediaan air minum dan irigasi pertanian. Langkah percepatan dilakukan seiring masih adanya sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lanjutan, terutama wilayah dengan curah hujan tinggi.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara umum jalan dan jembatan nasional di kawasan terdampak berada dalam kondisi aman dan dapat digunakan kembali. “Kalau jalan dan jembatan nasional tidak ada masalah. Memang ada longsor, tapi dalam hitungan kurang dari 24 jam sudah bisa kita bereskan,” ujar Dody. Ribuan Ruas Jalan dan Ratusan Jembatan Kembali berfungsi Berdasarkan data Kementerian PU, sebanyak 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan terdampak telah pulih sepenuhnya atau kembali fungsional 100 persen.
Sementara pada jaringan jalan daerah, dari total 2.421 ruas jalan yang terdampak bencana, sebanyak 2.277 ruas jalan atau sekitar 94 persen kini sudah bisa dilalui masyarakat. Untuk infrastruktur jembatan daerah, dari 1.181 unit yang mengalami gangguan, sebanyak 792 jembatan atau 67 persen telah kembali beroperasi.
Capaian tersebut dinilai penting karena konektivitas darat menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok, bantuan kemanusiaan, dan akses masyarakat menuju pusat layanan publik. Meski sebagian besar infrastruktur telah pulih, pemerintah masih memberi perhatian khusus pada beberapa wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak cukup berat.
Menurut Dody, tantangan utama di Aceh bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga tingginya curah hujan yang memperlambat pekerjaan di lapangan. Selain itu, timbunan lumpur di wilayah hilir masih menjadi persoalan serius.
“Progres di Aceh, masalah utamanya sebenarnya lumpur dan hari ini pun masih hujan. Dengan kondisi seperti ini, pekerjaan harus dipercepat,” katanya. Kondisi tersebut membuat alat berat dan personel di lapangan harus bekerja lebih intensif agar akses masyarakat segera normal.
Sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman bencana lanjutan, Kementerian PU mulai mempercepat pekerjaan pengendalian sedimen. Salah satunya melalui pembangunan sabo dam untuk menahan aliran material kayu, batu, dan lumpur dari kawasan hulu.
Dody mengaku masih melihat banyak material kayu di jalur nasional menuju Gayo Luwes yang berpotensi terbawa arus ke wilayah lain jika hujan kembali turun. “Saya lihat di jalan nasional ke arah Gayo Luwes masih banyak kayu. Saya takut ini akan turun lagi ke Tamiang. Jadi Kementerian PU mulai mengerjakan pekerjaan sabo dam-nya walaupun belum seharusnya dimulai,” ujarnya.
Pembangunan sabo dam dinilai penting guna meminimalkan risiko banjir bandang maupun longsoran susulan yang dapat merusak infrastruktur yang baru dipulihkan. Sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman bencana lanjutan, Kementerian PU mulai mempercepat pekerjaan pengendalian sedimen. Salah satunya melalui pembangunan sabo dam untuk menahan aliran material kayu, batu, dan lumpur dari kawasan hulu.
Dody mengaku masih melihat banyak material kayu di jalur nasional menuju Gayo Luwes yang berpotensi terbawa arus ke wilayah lain jika hujan kembali turun. “Saya lihat di jalan nasional ke arah Gayo Luwes masih banyak kayu. Saya takut ini akan turun lagi ke Tamiang. Jadi Kementerian PU mulai mengerjakan pekerjaan sabo dam-nya walaupun belum seharusnya dimulai,” ujarnya.
Pembangunan sabo dam dinilai penting guna meminimalkan risiko banjir bandang maupun longsoran susulan yang dapat merusak infrastruktur yang baru dipulihkan. Selain penanganan fisik, Kementerian PU juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca, terutama di daerah yang masih menghadapi hujan intensitas tinggi. Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan di lapangan.
Di sisi lain, pembersihan kawasan permukiman juga dipercepat melalui program padat karya. Wilayah seperti Pidie Jaya dan Aceh Tamiang menjadi prioritas agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal.
Pada sektor layanan dasar, progres pemulihan juga menunjukkan hasil signifikan. Dari total 176 sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terdampak, sebanyak 165 unit atau 94 persen telah kembali berfungsi.
Untuk penyediaan air baku, pembangunan sumur bor dalam telah mencapai 70 unit atau 27 persen dari target. Sementara sumur bor dangkal sudah terealisasi 34 unit atau sekitar 86 persen. Kementerian PU juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pembersihan lahan sawah yang tertutup lumpur.
Selain itu, jaringan irigasi primer dan sekunder dipastikan kembali beroperasi agar aktivitas tanam petani tidak terganggu terlalu lama. Pemerintah menegaskan pemantauan lapangan dilakukan secara intensif hingga ke wilayah pelosok. Langkah ini bertujuan memastikan kebutuhan infrastruktur darurat, termasuk jembatan sementara, bisa segera dipenuhi.
Dody mengatakan para pejabat pelaksana teknis telah diminta rutin mengecek kondisi wilayah terpencil agar distribusi logistik tetap lancar. “Saya sudah titip pesan ke PPK untuk sering-sering melakukan pengecekan ke pelosok. Sehingga, kalau ada tempat yang butuh jembatan, bisa segera kita tangani dengan bekerja sama dengan TNI AD agar logistik tidak terganggu,” tegasnya.
Kementerian PU menegaskan penanganan bencana di Sumatera tidak hanya berfokus pada perbaikan cepat, tetapi juga pembangunan kembali yang lebih kuat dan tahan terhadap risiko bencana.
Melalui prinsip build back better, pemerintah menargetkan infrastruktur yang dibangun ulang memiliki ketahanan lebih baik serta mampu menopang pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
