BREBES – Tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Brebes menjadi perhatian serius Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma. Sejak masih menjabat anggota DPR RI hingga kini memimpin Kabupaten Brebes, perhatian terhadap warga kurang mampu terus diwujudkan melalui berbagai program bantuan rumah layak huni dan penanganan kawasan permukiman.
Di tengah masih banyaknya warga yang tinggal di hunian tidak layak, penanganan RTLH dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Saat menjabat anggota DPR RI periode 2019–2024, Paramitha tercatat ikut memperjuangkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta berbagai program aspirasi pusat untuk masyarakat Brebes.
Paramitha menilai hunian layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus diperjuangkan pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, ia beberapa kali menegaskan komitmennya terhadap warga miskin dan penanganan RTLH di Brebes.
“Setiap kebijakan harus berpihak pada rakyat kecil,” tegas Paramitha dalam salah satu agenda pemerintahan di Brebes.
Saat masih menjadi anggota DPR RI, Paramitha juga menyoroti tingginya jumlah RTLH di Brebes, khususnya di wilayah terdampak banjir dan kantong kemiskinan.
“Karena memang di wilayah Ketanggungan ini merupakan wilayah yang cukup banyak RTLH. Apalagi kemarin sempat terdampak banjir, sehingga bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban mereka dalam merenovasi rumah mereka,” ujar Paramitha saat penyaluran bantuan RTLH di Ketanggungan.
Ia juga berharap program RTLH dapat menjadi jalan agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan sehat.
“Kita harapkan dengan kegiatan Kotaku ini masyarakat di Kabupaten Brebes bisa memiliki rumah layak huni. Sehingga RTLH di Brebes tidak ada lagi,” katanya.
Dari berbagai data dan laporan yang terpublikasi, jumlah RTLH yang berhasil dibantu selama masa tugasnya di DPR RI disebut mencapai sekitar 3.600 unit rumah yang tersebar di sejumlah kecamatan seperti Ketanggungan, Larangan, Banjarharjo, Songgom, Losari, Bulakamba, Tanjung, Wanasari hingga Brebes.
Bahkan, pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2022, Paramitha memperjuangkan rehabilitasi 1.300 RTLH di Kabupaten Brebes dengan total anggaran mencapai Rp26 miliar.
“Bantuan ini sebagai upaya meningkatkan taraf hidup bagi warga Kabupaten Brebes,” ujar Paramitha.
Dalam pelaksanaan program BSPS, Paramitha juga menekankan pentingnya gotong royong dan swadaya masyarakat agar rumah warga dapat benar-benar menjadi lebih layak huni.
Memasuki masa kepemimpinannya sebagai Bupati Brebes sejak Februari 2025, program penanganan RTLH kembali dilanjutkan melalui dukungan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten, DAK kawasan permukiman, Baznas hingga CSR perusahaan.
Data Dinperwaskim dan sejumlah laporan media mencatat penanganan RTLH sepanjang 2025 mencapai sekitar 1.375 unit rumah. Selain rehabilitasi rumah, Pemkab Brebes juga menjalankan pembangunan jamban sanitasi, penerangan jalan lingkungan, drainase hingga peningkatan kualitas kawasan kumuh.
Dalam kegiatan penyerahan bantuan RTLH dan jambanisasi tahun 2025, Paramitha kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Program ini merupakan wujud komitmen pemkab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak dan lingkungan sehat,” kata Paramitha.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan hunian di Brebes masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.
“Di Brebes ini masih banyak satu rumah ditempati oleh beberapa KK atau keluarga,” ujar Paramitha saat pelaksanaan program pengentasan kawasan kumuh tahun 2025.
Jika diakumulasikan sejak masa DPR RI hingga menjabat Bupati Brebes, jumlah RTLH yang disebut telah ditangani mencapai sekitar 4.975 unit rumah atau mendekati 5 ribu unit.
Meski demikian, kebutuhan penanganan RTLH di Kabupaten Brebes masih tergolong tinggi. Data sebaran RTLH Jawa Tengah menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni di Brebes masih mencapai puluhan ribu unit sehingga membutuhkan penanganan bertahap dan berkelanjutan.
“Satu rumah yang belum tertangani memang tampak di depan mata. Tetapi ribuan rumah yang sudah direhabilitasi juga merupakan kerja nyata yang terjadi di lapangan,” demikian pandangan yang berkembang di tengah masyarakat Brebes.
Perhatian terhadap persoalan RTLH kembali terlihat menyusul ambruknya rumah milik Koriah, warga Desa Kalimati, Kecamatan Brebes, akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia.
Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes, La Ode Vindar Aris Nugroho, memastikan pihaknya langsung bergerak bersama Baznas Kabupaten Brebes untuk membantu korban.
“Akan kami tindaklanjuti bersama Baznas untuk diberikan bantuan berupa uang. Sudah saya instruksikan kepada Kabid dan jajaran Bidang Perumahan Rakyat agar segera turun melakukan penanganan,” kata La Ode.
Pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar semakin banyak warga kurang mampu memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat dan layak huni.
Sementara itu, Kepala Desa Kalimati, Lukman Hakim, membenarkan bahwa Koriah merupakan warga miskin kategori desil 1. Ia menyebut pemerintah desa sebelumnya telah beberapa kali menawarkan bantuan perbaikan rumah.
“Sudah beberapa kali kami tawarkan bantuan perbaikan rumah. Namun bantuan yang tersedia berupa material, sementara keluarga belum memiliki kemampuan swadaya untuk biaya tukang dan kebutuhan lainnya,” jelasnya
