BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3KB) Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan pernikahan dini, percepatan penurunan stunting, dan peningkatan kualitas keluarga.
Kepala Dinas P3KB Bojonegoro, Ahmad Hernowo, menegaskan bahwa peran TPK sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui edukasi, pendampingan, dan pembinaan yang berkelanjutan, TPK diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan risiko pernikahan usia anak.
“TPK memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, hingga keluarga yang memiliki balita. Kehadiran mereka menjadi ujung tombak dalam membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera,” ujar Ahmad Hernowo seusai kegiatan di Pendopo Kecamatan Dander, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, pernikahan dini masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama karena berdampak pada kesehatan ibu dan anak, pendidikan, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader PKK, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
Sementara itu, Camat Dander Teguh Wibowo menyampaikan apresiasi atas komitmen P3KB Bojonegoro dalam melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas TPK.
Ia menilai program tersebut sangat relevan dengan kondisi di lapangan, mengingat angka pernikahan dini di sejumlah wilayah Kecamatan Dander masih tergolong cukup tinggi.
“Kami mengapresiasi langkah P3KB Bojonegoro yang terus melakukan penguatan Tim Pendamping Keluarga. Program ini sangat dibutuhkan karena masih ada wilayah yang menghadapi persoalan pernikahan dini.
Melalui edukasi dan pendampingan yang intensif, kami berharap masyarakat semakin memahami dampak pernikahan usia anak dan pentingnya mempersiapkan masa depan generasi muda dengan lebih baik,” kata Teguh Wibowo.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus ditingkatkan sehingga upaya pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif.
