SIAK, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perusahaan swasta, organisasi masyarakat (ormas), hingga masyarakat di tingkat RT/RW dan PKK.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempertahankan kondisi Kabupaten Siak tetap aman dari ancaman karhutla, sekaligus memastikan setiap potensi titik api dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Bupati Siak, Afni Zulkifli mengatakan, penanggulangan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan unsur pemerintah. Kolaborasi dengan perusahaan swasta juga terus diperkuat, terutama perusahaan yang memiliki wilayah konsesi cukup luas di Kabupaten Siak dan sekitarnya.
“Kami berterimakasih atas dukungan penuh Forkompimda Siak. Hari ini kami juga melihat kesiapsiagaan salah satu perusahaan swasta yang memiliki areal konsesi sangat luas di Siak. Kami minta khusus kewaspadaannya, terutama pada areal di sekitar konsesi yang juga menjadi tanggungjawab bersama,” kata Afni, Senin (24/8/2026).
Menurut Afni, kesiapsiagaan perusahaan swasta juga telah dilihat secara langsung. Sejumlah perusahaan memiliki tim khusus pemadam, peralatan pendukung, hingga helikopter untuk penanganan karhutla.
“Kami instruksikan meskipun membantu daerah lain, tetap ada tim yang disiagakan di Siak,” kata Afni.
Ia mengatakan, sinergi penanggulangan karhutla diperkuat melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur hingga tingkat tapak. Pengawasan perlu dilakukan sejak dari lingkungan terkecil karena kebakaran tidak langsung muncul dalam skala besar.
“Api tidak mulai dari besar, pasti dari wilayah yang terkecil. Karena itu RT/RW, lurah, Penghulu, Camat, Ibu-Ibu PKK semuanya harus terlibat. Organisasi masyarakat juga harus ikut membantu memantau bila muncul titik api. Selagi kecil langsung dipadamkan, jangan tunggu besar,” ujar dia.
Afni yang pernah menjadi Tenaga Ahli Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu menyebut faktor kesengajaan masih menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, pengawasan bersama terus didorong agar setiap titik panas atau hotspot dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi firespot.
Selain pencegahan karhutla, Pemerintah Kabupaten Siak juga menyoroti kondisi sejumlah alat pemantau kualitas udara atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Dari empat alat yang tersedia, dua di antaranya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau dan saat ini mengalami kerusakan.
“Kami akan segera bersurat ke provinsi untuk dilakukan pemeliharaan. Alat pemantau ISPU ini sangat penting untuk mengambil kebijakan, terutama terkait anak-anak sekolah jika kualitas udara terdampak asap kiriman dari kabupaten tetangga,” kata Afni.
Afni mengatakan surat kepada Pemerintah Provinsi Riau akan segera dilayangkan untuk mendorong perbaikan alat pemantau tersebut. Ia berharap seluruh pihak terus memperkuat kolaborasi sehingga kondisi Siak tetap dalam status zero firespot.
“Per hari ini relatif masih aman. Siak masih zero firespot dan ISPU dalam kondisi aman. Kami meminta semua berkolaborasi agar hotspot tidak menjadi firespot,” ujar Afni.
