SIAK, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menelusuri penyebab melonjaknya harga ayam ras di pasaran sejak pekan pertama Agustus 2026. Kenaikan harga tersebut mulai dikeluhkan masyarakat, terutama pedagang rumah makan.
Bupati Siak Afni mengatakan, kenaikan harga ayam ras diduga berkaitan dengan terbatasnya pasokan. Berdasarkan data yang diterima Pemkab Siak, produksi ayam dari peternak lokal hanya sekitar 370 ton, sedangkan kebutuhan pasar mencapai 630 ton.
“370 ton ini ada pun di peternak di Siak itu tidak bisa dilepas ke pasar, karena kebutuhan di pasar ada sekitar 630 ton,” kata Afni saat memimpin rapat koordinasi inflasi di Zamrud Room, Kamis (20/8/2026).
Menurut Afni, sebagian produksi ayam lokal telah diplot oleh perusahaan penyuplai sehingga tidak seluruhnya dapat langsung masuk ke pasar. Karena itu, Pemkab Siak kini menelusuri kondisi tersebut dari hulu hingga hilir untuk mengetahui titik persoalan dalam rantai pasok.
“Masyarakat sudah teriak, terutama pedagang-pedagang rumah makan. Kami meminta keseriusan seluruh pihak untuk mencari tahu di mana persoalan rantai pasok ini,” ujar dia.
Pemkab Siak akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, perusahaan, dan penyalur ayam agar sebagian stok dapat dilepas ke pasar. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pasokan sehingga harga ayam kembali stabil.
Afni juga membantah anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab utama kenaikan harga ayam. Berdasarkan data yang diterima Pemkab Siak, kebutuhan ayam untuk program tersebut hanya sekitar 17 ton ketika menu ayam tersedia.
“Menurut saya, bukan karena faktor MBG. Faktor MBG ini hanya sekitar 17 ton ketika ada menu ayam,” kata dia.
Meski Siak belum tercatat mengalami inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan bahkan sempat mengalami deflasi pada bulan sebelumnya, pemerintah daerah tetap mewaspadai kenaikan harga ayam yang telah dirasakan masyarakat.
Pemkab Siak meminta dinas terkait menyiapkan laporan rinci mengenai produksi, distribusi, dan kebutuhan ayam. Data tersebut selanjutnya akan disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan disampaikan kepada Kementerian Pertanian serta lembaga terkait untuk mencari solusi atas persoalan pasokan.”Kemandirian pangan di kabupaten ini sudah kami minta agar seluruh dinas terkait menseriusi ini,” ujar Afni.
