PALEMBANG, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas nasional.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah secara virtual di Lawang Jabo Command Center, Jalan Merdeka No.1 Palembang, Senin (20/7/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., didampingi Direktur Bappenas Brigjen Pol. Hermawan, S.I.K., dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Pemerintah Kota Palembang diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Investasi Setda Kota Palembang, Reza Pahlevi.Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok penting (bapokting) melalui penguatan pengawasan distribusi pangan di berbagai lini, mulai dari gudang, pasar tradisional, hingga ritel modern.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok tetap aman sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah dinamika pasar.Sebagai bagian dari pengendalian distribusi pangan, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) antardaerah.
Salah satunya dilakukan pada 18 Juli 2026 di Terminal Mobar, Aceh Besar, dengan mendistribusikan 116 ton gula konsumsi yang melibatkan lima off-taker guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh dan sekitarnya.
Sementara itu, Satgas Pangan terus memperketat pengawasan rantai distribusi. Dalam kurun waktu 10–17 Juli 2026, inspeksi dilakukan di 3.680 titik yang terdiri dari 2.421 pedagang atau pengecer, 613 ritel modern, 416 grosir atau toko besar, serta 139 distributor.
Pengawasan tersebut bertujuan memastikan stok pangan tersedia, harga tetap terkendali, serta mencegah praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi.
Selain evaluasi, rakor juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi nasional. Pemerintah mendorong optimalisasi distribusi komoditas dari daerah surplus ke daerah defisit melalui kerja sama antardaerah maupun skema business to business (B to B) agar pasokan pangan lebih merata.
Pemerintah juga meminta daerah terus menggelar operasi pasar dan pasar murah secara berkelanjutan, khususnya di wilayah yang mengalami kenaikan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun daerah yang menghadapi gejolak harga pangan.
Dalam aspek kualitas pangan, pemerintah menekankan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyaluran bantuan pangan agar komoditas yang diterima masyarakat tetap terjaga mutu dan kualitasnya.
Rakor turut membahas usulan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2012 tentang tindakan karantina tumbuhan, terutama terkait pemasukan komoditas pangan ke wilayah Indonesia. Langkah tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain itu, pemerintah mengusulkan penambahan pintu masuk impor komoditas strategis seperti bawang putih, kedelai, daging sapi, dan daging kerbau melalui pelabuhan selain empat pelabuhan utama. Optimalisasi Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dinilai mampu menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi ke wilayah Indonesia bagian timur dan tengah.
Di sektor produksi, pemerintah juga terus mendorong perluasan lahan tanam bawang putih di daerah sentra sebagai bagian dari target mewujudkan swasembada bawang putih pada 2028.
Melalui partisipasi dalam rakor tersebut, Pemerintah Kota Palembang menyatakan siap mengimplementasikan berbagai arahan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah melalui sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
