PALEMBANG, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menegaskan komitmennya dalam memperkuat penanganan kesehatan jiwa melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan saat Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan, M. Sadruddin Hadjar, S.Sos., M.Si.,membuka Pertemuan Koordinasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Tahun 2026 di Ruang Rapat Parameswara, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa yang terpadu, sekaligus menyusun langkah konkret untuk menekan angka gangguan jiwa di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, M. Sadruddin Hadjar menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan jiwa juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang mengatur pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif secara terpadu dan berkesinambungan.
“Kesehatan jiwa bukan lagi menjadi isu individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan memerlukan perhatian serta kerja sama lintas sektor,” tegas M. Sadruddin Hadjar.
Ia mengatakan, meningkatnya kasus gangguan jiwa di masyarakat membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, serta melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga dukungan keluarga dan lingkungan.
Menurutnya, keberadaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan dan program yang mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan jiwa sekaligus menghapus stigma negatif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
“Kesehatan jiwa merupakan pilar penting dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan tangguh. Kehadiran dan peran aktif Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sangat vital untuk merumuskan langkah strategis, menekan angka gangguan jiwa, serta memberikan edukasi agar tidak ada lagi stigma negatif terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),” ujarnya.
Ia menambahkan, TP-KJM diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terintegrasi sehingga pelayanan kesehatan jiwa dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Kita ingin memastikan bahwa penanganan masalah kesehatan jiwa di daerah kita berjalan dengan baik, menjangkau kelompok rentan, serta menghapus stigma negatif di tengah masyarakat,” katanya.
Di akhir sambutannya, Sadruddin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.
“Melalui momentum ini, mari kita perkuat sinergi lintas sektor, baik dari unsur pemerintah, tenaga kesehatan, hingga dukungan langsung dari pihak keluarga. Saya mengajak seluruh pihak untuk terus mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan jiwa yang lebih inklusif dan merata,” pungkasnya.
