Plt. Bupati Sumarni Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Layang Gumeg II Melalui Pendanaan Kolaboratif Non-APBD

MUARA ENIM, SUARA PANCASILA.ID – Pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Muara Enim, khususnya proyek jalan layang (fly over) perlintasan sebidang jalur kereta api terus dipercepat. Berbeda dari 4 proyek serupa sebelumnya yang didanai APBN, PTBA dan PT. KAI,  khusus proyek jalan layang Gunung Megang (Gumeg) II (JPL.106) sepanjang 250 meter ini akan dibangun melalui skema gabungan PT. KAI dan asosiasi perusahaan batu bara swasta mitra PT. KAI.

Hal tersebut dipastikan dalam Rapat Pembahasan Skema Pembiayaan Konstruksi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Layang Gumeg II di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov. Sumsel yang dipimpin Asisten Pemerintahan & Kesra Sumsel, Dr. H. Apriyadi, M.Si., dan dihadiri Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., Selasa (21/07).

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sumsel mengingatkan sesuai kesepakatan sebelumnya pihak swasta yang terdiri dari 16 perusahaan sektor batu bara mitra PT. KAI akan turut berkontribusi membiayai proyek Jalan Layang Gumeg II senilai Rp 250 miliar yang ditargetkan rampung dan beroperasi pada 2027 tersebut.

Bacaan Lainnya

Untuk itu dirinya memastikan komitmen kontribusi perusahaan agar turut mengatasi dampak kegiatan usaha bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan kemitraan dengan pemerintah. Terkait proporsi pembiayaan, Asisten menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan dilaporkan minimal satu minggu setelah pertemuan ini.

Sementara itu Plt. Bupati memastikan Pemkab. Muara Enim mendukung pelaksanaan bagian dari proyek strategis nasional tersebut, namun dirinya berharap para pihak, khususnya asosiasi perusahaan dapat segera mencapai kesepakatan sehingga kegiatan kontruksi dapat segera dimulai.

Plt. Bupati-pun menyampaikan pembangunan infrastruktur daerah memang tidak harus mengandalkan APBN/APBD. Dirinya mengapresiasi skema pembiayaan kolaboratif dari perusahaan dan swasta sehingga selain APBD dapat fokus ke pembiayaan infrastruktur menengah, pendidikan dan kesehatan, peran serta para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah-pun dapat benar-benar dirasakan masyarakat.

suarapancasilaid'

Pos terkait