KOTA MALANG (JATIM), SUARAPANCASILA,ID-Ratusan santri dari berbagai pesantren di Malang Raya menggelar aksi damai di depan Balai Kota Malang pada Rabu (15/10/2025) pagi.
Mereka menuntut stasiun televisi Trans7 bertanggung jawab atas tayangan program Xpose Uncensored yang dianggap melecehkan pesantren dan kiai.
Koordinator Aksi Santri Malang Menggugat, Fairouz Huda, menyampaikan beberapa poin penting terkait aksi demo yang dilakukan oleh ratusan santri di depan Balai Kota Malang itu.
Fairouz Huda mengecam keras Trans7 atas tayangan program Xpose Uncensored yang dianggap melecehkan pesantren dan kiai.
“Kami menilai media tersebut sudah menjadi corong kebencian dan penyebar fitnah, khususnya terhadap kalangan pesantren,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah untuk mencabut izin siar Trans7 karena dinilai telah melakukan kesalahan besar.
“Tidak ada sanksi lain selain pencabutan izin Trans7,” katanya.
Disisi lain, juga menuntut agar aparat penegak hukum segera menangkap pihak manajemen Trans7 yang terlibat dalam penayangan program tersebut.
“Kami ingin tragedi ini menjadi bahan refleksi untuk merumuskan kebijakan agar moral dan etika jurnalisme benar-benar ditegakkan,” ujarnya.
Santri Malang Menggugat juga meminta pemerintah untuk membekukan production house yang menjadi mitra Trans7 dalam produksi program tersebut.
Trans7 juga diminta untuk membuat tayangan pertanggungjawaban publik untuk memulihkan citra pesantren dan kiai.
“Disini, Santri Malang Menggugat, mendesak agar stasiun televisi bersangkutan menayangkan program khusus yang berisi pemulihan citra dan marwah kyai, santri, serta pesantren,” tambahnya.
Disamping itu, pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi kebijakan penyiaran untuk menjamin tegaknya etika jurnalistik di Indonesia.
“Semoga pemerintah menjadikan kasus ini sebagai momentum refleksi untuk memperbaiki regulasi dan etika jurnalistik nasional,” ungkapnya.
Dikesempatan yang sama, Wali Kota Malang Dr.Ir.Wahyu Hidayat, M.M., menghargai aspirasi para santri yang merasa tersinggung dengan tayangan program Xpose Uncensored di Trans7.
Pihaknya menyatakan bahwa Pemerintah Kota akan mengawal tuntutan para santri dan meminta Trans7 untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka.
“Kami memahami bahwa tayangan tersebut telah menyinggung perasaan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya di kalangan pesantren. Oleh karena itu, kami akan mengawal tuntutan para santri dan meminta Trans7 untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka hingga jalur hukum,” ujarnya.
Ia mengonfirmasi bahwa tuntutan pencabutan izin siar Trans7 akan difasilitasi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, penutupan harus melalui penilaian objektif dan keputusan hukum yang kuat.
“Pentingnya proses hukum dalam menyelesaikan kasus ini untuk menghindari konflik baru dan memastikan keadilan bagi semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa hubungan santri dan kiai bukanlah bentuk feodalisme, melainkan wujud penghormatan yang telah mengakar dalam tradisi pesantren.
Sehingga menurutnya, Tayangan yang menyinggung kehidupan pesantren menunjukkan ketidaktahuan pihak media terhadap tradisi tersebut.
Wali Kota Malang berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam menyampaikan informasi dan menghormati nilai-nilai yang ada di masyarakat.
“Kami juga berharap Trans7 dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mencegah hal serupa terjadi di masa depan,” harapnya.
Dengan demikian, Wahyu mengingingkan kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik lebih lanjut.
“Kita terus pantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan,” pungkasnya.
Pewarta : Doni Kurniawan
Editor : Denny W
