Pelaihari(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Tanah Laut, H. M. Zazuli, di Balairung Tuntung Pandang Pelaihari, Rabu (29/7/2026).
RAKORTEK tahun ini mengusung tema “Sinergi Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Selatan 2026: Mewujudkan UKPBJ Proaktif, Manajemen Risiko Kontrak Strategis, dan Penguatan Tata Kelola Berkelanjutan.” Kegiatan ini dihadiri jajaran UKPBJ kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tanah Laut H. M. Zazuli menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah kini tidak lagi dipandang sebatas proses administratif, melainkan telah menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Zazuli, keberhasilan sistem pengadaan tidak dapat dibangun secara parsial. Sinergi antara pemerintah daerah, LKPP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pengadaan yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Perwakilan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Selatan, Munazir Hadrani, menyampaikan bahwa hampir seluruh program pembangunan pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan proses pengadaan barang dan jasa.
“Hampir seluruh kegiatan pemerintah melibatkan pengadaan barang/jasa. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan pelayanan publik, dan sektor lainnya akan bersentuhan dengan proses pengadaan,” katanya.
Melalui pelaksanaan RAKORTEK ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin kuat antarlembaga, meningkatnya kapasitas aparatur pengadaan, serta terwujudnya kesamaan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang semakin profesional, adaptif, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.(suarapancasila.id-foto:ist/mctala)
