LUBUK LINGGAU, SUARA PANCASILA.ID – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat membuka Musyawarah Kota (Muskot) III Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 yang digelar di Cinema Hall Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Meningkatkan Peran PWRI Kota Lubuk Linggau Dalam Mewujudkan Linggau Juara” tersebut menjadi momentum evaluasi kepengurusan periode 2021-2026 sekaligus memilih kepengurusan baru untuk masa bakti 2026-2031.
Ketua PWRI Kota Lubuk Linggau, H Abu Nawas dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Muskot III dilandasi oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWRI serta berbagai keputusan organisasi yang mengatur masa bakti kepengurusan. Masa jabatan Pengurus PWRI Kota Lubuk Linggau periode 2021-2026 berakhir pada 8 Juni 2026 sehingga perlu dilaksanakan musyawarah kota untuk memilih dan menetapkan kepengurusan baru.
Ia menjelaskan, Muskot bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja selama lima tahun terakhir melalui laporan pertanggungjawaban pengurus, memilih dan menetapkan pengurus PWRI Kota Lubuk Linggau masa bakti 2026-2031, serta menyusun program kerja lima tahun mendatang.
Peserta Muskot terdiri dari utusan delapan kecamatan se-Kota Lubuk Linggau, dewan penasihat dan pengurus PWRI Kota Lubuk Linggau, tokoh masyarakat, perwakilan Pemerintah Kota Lubuk Linggau serta berbagai unsur undangan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, PWRI Kota Lubuk Linggau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan, di antaranya Pemerintah Kota Lubuk Linggau, PT Taspen (Persero), Bank Mandiri Taspen, BPJS Kesehatan, Bank Sumsel Babel dan BNI 46 Cabang Lubuk Linggau.
Sementara itu, perwakilan PWRI Provinsi Sumatera Selatan menegaskan bahwa PWRI merupakan wadah berhimpunnya para pensiunan aparatur negara yang memiliki pengalaman dan dedikasi besar dalam pembangunan daerah. Ia berharap PWRI tetap menjadi organisasi yang aktif memberikan kontribusi pemikiran dan dukungan kepada pemerintah daerah.
