BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Sebagian orang menilai keberhasilan pembangunan dari seberapa cepat anggaran habis dibelanjakan dan seberapa banyak proyek fisik yang berdiri. Namun di Kabupaten Brebes, cara pandang itu kini bergeser.
Keberhasilan tidak lagi diukur dari apa yang sudah dikerjakan, melainkan dari apa yang benar-benar dirasakan dan mengubah hidup masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pinggiran desa dan selama ini kerap terabaikan.
“Brebes Beres” Kalimat ini terdengar sederhana, namun menyimpan cara pandang baru tentang bagaimana pembangunan seharusnya dijalankan. Kini, pembangunan tidak lagi hanya bicara soal proyek selesai atau anggaran habis, melainkan berfokus pada satu pertanyaan mendasar. Apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?
Meskipun, angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Brebes yang mencapai Rp333 miliar sempat dianggap bukti kegagalan pemerintah menyerap anggaran. Namun, kini masyarakat sadar bahwa tata kelola keuangan daerah tidak sesederhana melihat besar kecilnya sisa dana. SiLPA bukan uang hilang, bukan pula tanda pembangunan terhenti.
Dalam aturan keuangan daerah, SiLPA terbentuk dari hal-hal yang sah. Dari mulai efisiensi belanja, pendapatan melebihi target, dana bantuan pusat yang cair di akhir tahun, hingga program berjalan lintas tahun. Masalah utamanya bukan pada jumlah yang tersisa, melainkan bagaimana anggaran itu digunakan dan dampak apa yang dihasilkannya.
Selama ini, birokrasi terlalu lama terikat ukuran output. Semakin tinggi serapan anggaran, semakin dianggap berhasil. Padahal, anggaran habis belum tentu membawa perubahan, dan anggaran tersisa belum tentu berarti kegagalan.
Pemerintah kini mendorong konsep Birokrasi Berdampak, mengubah ukuran keberhasilan dari sekadar kegiatan terlaksana menjadi perubahan nyata yang dirasakan warga.
- Membangun jalan adalah output; petani yang lebih cepat menjual panen adalah outcome.
- Membuka layanan publik adalah output; warga yang hemat biaya dan waktu adalah outcome.
- Menyusun program adalah output; kehidupan masyarakat yang lebih baik adalah outcome.
Pendekatan ini menjadi jiwa dari visi Brebes Beres, yang menempatkan pelayanan publik, ekonomi, kualitas SDM, dan integritas aparatur sebagai fondasi utama. Perubahan dimulai dari cara melihat masalah: tidak lagi dari daftar rutin, tapi dari kebutuhan nyata masyarakat.
Pembangunan yang Menyentuh Kebutuhan
Pada sektor infrastruktur jalan, prioritas bukan pada kemegahan fisik, melainkan akses yang menyentuh kehidupan. Jalan menuju puskesmas, pasar, sekolah, dan pusat ekonomi menjadi fokus utama. Karena jalan bukan sekadar aspal, melainkan sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas warga.
Di kesehatan, pelayanan didekatkan lewat program Nakes Door to Door, MAPS (Mobil Antar Jemput Pasien), Brebes Sehat Berobat Gratis, hingga PETIK yang mengintegrasikan layanan persalinan dengan dokumen kependudukan. Ditambah penanganan stunting dan perluasan jaminan kesehatan, tujuannya jelas: kesehatan harus mudah dijangkau, terutama warga kurang mampu.
Bidang pendidikan dipandang sebagai kunci memutus kemiskinan. Melalui Satu Keluarga Satu Sarjana, beasiswa diberikan agar tidak ada warga putus sekolah karena biaya. Ada pula Sekolah Rakyat, Mberesi Sekolah, Gerakan Sekolah 12 Tahun, hingga Program Kesempatan Kedua. Pendidikan bukan sekadar kegiatan belajar, tapi investasi masa depan.
Infrastruktur dasar lain juga diperkuat: normalisasi sungai dan drainase untuk cegah banjir, perluasan jaringan air bersih (SPAM), perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga program pengelolaan sampah. Air bersih dan hunian layak bukan sekadar proyek, tapi hak dasar warga.
Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, bantuan turun hingga tingkat rumah tangga. Program Wardoyo menjamin kebutuhan dasar warga rentan; UMKM Naik Kelas mendampingi usaha kecil tumbuh; irigasi pertanian diperkuat dan harga komoditas dijaga stabil. Perlindungan sosial pun diperluas, termasuk BPJS Ketenagakerjaan bagi petani, agar tak ada kelompok yang terabaikan.
Integritas Adalah Pondasi Utama Birokrasi Berdampak
Pembangunan tak cukup hanya dengan program fisik. Kualitas pelayanan sangat bergantung pada integritas aparatur. Langkah tegas diambil dengan membongkar praktik presensi fiktif yang marak dilakukan ASN lewat aplikasi ilegal.
Hasil verifikasi faktual mencatat 2.509 ASN terbukti melakukan pelanggaran: 2.385 dari tenaga pendidik, 124 dari tenaga kesehatan. Sanksi tegas diterapkan, mulai teguran hingga pengembalian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Langkah ini bukan sekadar soal angka, tapi pelayanan publik yang baik tak akan lahir dari sistem yang membiarkan kecurangan.
Sekretaris Daerah Brebes, Tahroni menegaskan, tak ada toleransi bagi pelanggaran disiplin. Brebes harus jadi contoh daerah yang bersih, jujur, dan berintegritas.
“Rekomendasi hukuman disiplin untuk pengguna berupa pembinaan dari atasan langsung. Namun, untuk mereka yang menjual aplikasi ini, kami serahkan sepenuhnya kepada Kapolres beserta aparat penegak hukum Brebes yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Birokrasi Berdampak bukan hanya soal membangun jalan atau sekolah, tapi memastikan aparat bekerja disiplin dan bertanggung jawab. Tanpa integritas, anggaran sebesar apa pun tak akan sampai ke masyarakat.
Uang Rakyat Diukur dari Manfaat, Bukan Kecepatan Belanja
Bersama membangun Brebes yang bersih, jujur, dan melayani” bukan sekadar tulisan. Ini diterjemahkan ke dalam tata kelola tanpa korupsi, perencanaan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah bekerja bukan berdasarkan rutinitas, tapi keputusan yang berpihak pada rakyat. Kepercayaan publik dibangun bukan lewat angka, tapi lewat keterbukaan dan tanggung jawab.
Konsep “Melayani dengan hati” berarti pelayanan yang manusiawi, mudah dijangkau, dan membuat warga merasa negara benar-benar hadir. Mulai dari jalan desa, air bersih, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Semua itu diarahkan agar dampaknya dirasakan hingga ke masyarakat pinggiran.
Pada akhirnya, rakyat tak akan mengingat berapa besar SiLPA yang tercatat di laporan keuangan. Mereka akan mengingat: apakah jalan lebih mulus? air bersih mengalir? sekolah lebih baik? pelayanan lebih dekat?
Karena uang negara tidak dinilai dari seberapa cepat dibelanjakan, melainkan seberapa jauh manfaatnya hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Brebes Beres. Brebes Bersih. Brebes Melayani. Brebes Berdampak. Semoga Bisa… Dari Masyarakat Pinggiran.
