SIAK, SUARA PANCASILA.ID – Program prioritas nasional revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Siak terus berjalan. Sepanjang 2025 hingga 2026, sebanyak 80 satuan pendidikan telah menerima alokasi dana lebih dari Rp61 miliar, dengan jumlah penerima yang masih berpotensi bertambah.
Pada 2025, Kabupaten Siak memperoleh bantuan revitalisasi untuk 36 satuan pendidikan yang terdiri atas 5 PAUD, 15 SD, dan 16 SMP dengan total pagu Rp31,91 miliar.Sementara hingga 2 Agustus 2026, sebanyak 44 satuan pendidikan telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS), terdiri atas 29 PAUD, 4 SD, dan 11 SMP, dengan total pagu sementara Rp29,81 miliar.
Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan seluruh usulan revitalisasi sekolah akan terus diperjuangkan agar dapat terealisasi. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program bebas dari pungutan liar dan penyimpangan.
“Insya Allah di periode ini kita terus perjuangkan agar usulan revitalisasi sekolah se-Kabupaten Siak dapat diterima semua. Apalagi Ketua Komisi X DPR RI dan anggota sudah datang langsung ke Siak. Pesan tegas saya kepada unsur dinas, jangan ada yang meminta fee ataupun melakukan pungli ke pihak sekolah. Begitupun pesan saya pada seluruh kepala sekolah, jangan mark up dan harus berani melapor bila ada yang mengganggu program ini di lapangan,” kata Afni saat menghadiri kegiatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Senin (3/8/2026).
Afni menegaskan program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal secara transparan dan bertanggung jawab.Ia juga meminta kepala sekolah mengutamakan tenaga kerja dan belanja barang dari wilayah sekitar agar program tersebut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Saya juga minta ada konsultan profesional yang bisa direkrut, agar sekolah juga bisa meng-update Dapodiknya. Karena revitalisasi sekolah ini sumber utamanya dari Dapodik,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Nilam Sari, meminta seluruh sekolah penerima bantuan menjalankan program secara amanah dengan pendampingan dari dinas pendidikan.
“Di beberapa daerah banyak laporan dan temuan. Tentu kami berharap dengan sikap tegas Ibu Bupati, program ini berjalan dengan baik di Siak. Jangan terlalu takut menjalankan program ini, tapi jangan juga terlalu berani karena diawasi,” kata Nilam.
Program revitalisasi dilaksanakan secara swakelola oleh satuan pendidikan dengan melibatkan masyarakat dan diawasi pemerintah pusat maupun daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Siak juga terus mengusulkan tambahan sekolah penerima melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai hasil verifikasi dan validasi.
