LAHAT, SUARA PANCASILA.ID – Fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten lahat. mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten lahat.
Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi pemandangan yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan beredarnya beragam spekulasi di media sosial mengenai penyebab kelangkaan dan gangguan pasokan BBM.
Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas sekaligus mencari solusi terhadap persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Lahat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara bertahap.RDP pertama dilaksanakan pada Rabu, 16 September 2026, bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan.
Selanjutnya, pada Kamis, 17 September 2026, DPRD Kabupaten Lahat melanjutkan RDP bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.Rangkaian pertemuan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang valid mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM sekaligus merumuskan solusi serta langkah yang dapat dilakukan untuk menormalisasi penyaluran BBM di Kabupaten Lahat.
Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Fitrizal Homizi, ST., M.Si., MM, mengatakan keresahan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh lamanya antrean, tetapi juga ketidakpastian yang menyertainya.
Menurut Fitrizal, kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Waktu produktif terbuang, pekerja harian harus menunda aktivitas, sementara pengemudi ojek dan pedagang dapat mengalami penurunan pendapatan.
“Ketidaktersediaan BBM juga menghambat arus barang dan jasa, memperlambat kegiatan ekonomi lokal, dan menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat yang harus mencari BBM ke lokasi lain,” jelasnya.
Ia mengatakan, ketidakpastian tersebut pada akhirnya memberikan tekanan kepada masyarakat karena BBM merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari.
Fitrizal juga menyoroti pentingnya informasi resmi mengenai kondisi pasokan BBM. Menurutnya, apabila informasi yang jelas tidak tersedia, masyarakat dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketika jawaban konkret tidak diberikan, maka akan terbangun opini, asumsi dan rumor yang akhirnya mendorong terjadinya panic buying,” katanya.
