TANAH LAUT, SUARA PANCASILA.ID – Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan kelayakan penerimaan insentif fiskal, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut (Tala) menggelar kegiatan Ekspose dan Desk Pengisian Bukti Dukung Wasinflasi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Tala pada Kamis (1/10/2026) tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah lintas sektor.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Inspektur Kabupaten Tanah Laut, H. Andi Mashabi, AP, MM. Turut hadir dalam forum strategis tersebut Sekretaris TPID Kabupaten Tala, para Kepala Perangkat Daerah terkait, pejabat pengawas, auditor, serta tim pengendalian inflasi daerah.
Menariknya, sinergi dalam pengendalian inflasi itu tidak hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga menggandeng unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Laut, BPS, dan BI.
Dalam pemaparannya, Inspektur Pembantu (Irban) II, Srihadi, MT, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Hal itu tercermin dalam 9 langkah pengendalian inflasi yang wajib dilaporkan melalui aplikasi Wasinflasi.
Srihadi merinci bahwa langkah kedua dan ketiga secara eksplisit melibatkan aparat penegak hukum dan keamanan. “Langkah kedua adalah rapat teknis TPID yang melibatkan BI, BPS, TNI/Polri, dan distributor.
Kemudian langkah ketiga adalah menjaga pasokan bahan pokok dan kelancaran distribusi,” papar Srihadi.Selain itu, peran Kejaksaan dan Polri juga sangat krusial dalam langkah keenam, yaitu “Sidak ke pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan”.Sinergi itu diperkuat dengan langkah kelima terkait operasi pasar murah bersama dinas terkait, serta langkah ketujuh mengenai koordinasi antar daerah.
“Ada bukti dukung yang dinyatakan tidak valid karena tidak relevan, misalnya foto yang tidak sesuai konteks. Validasi per 8 Juni 2026 menunjukkan beberapa laporan sudah valid, namun masih ada catatan untuk perbaikan,” ungkapnya.
Di akhir kegiatan, para peserta yang terdiri dari perwakilan Sekretariat TPID, Inspektorat, BPKAD, Dinas Perhubungan, DKPP, Distanhorbun, Disnakeswan, dan Diskumdag diminta melengkapi dokumen dan menandatangani berita acara hasil desk.
Inspektur Andi Mashabi berpesan agar seluruh OPD terkait serius menindaklanjuti hasil desk itu. “Lengkapi bukti dukung, perbaiki yang masih kurang, dan pastikan pelaporan Wasinflasi kita berjalan konsisten. Ini bukan pekerjaan sekali jadi, tetapi rutinitas harian yang harus kita jaga,” pesannya.
Melalui optimalisasi Wasinflasi yang melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan ini, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta memperkuat sinergi pusat-daerah.
“Setiap langkah harus didukung bukti dukung yang lengkap dan valid. Misalnya dokumentasi rapat teknis TPID yang di dalamnya ada unsur TNI/Polri, sidak ke pasar dan distributor, serta pemantauan harga dan stok di pasar tradisional,” jelas Srihadi.
Inspektur Andi Mashabi menekankan bahwa aplikasi Wasinflasi bukan sekadar sistem pelaporan digital biasa. Data yang diinput menjadi bagian evaluasi di tingkat pusat dan menjadi dasar perhitungan insentif fiskal oleh DJPK Kementerian Keuangan melalui aplikasi SIKD.
“Jika pelaporan kita konsisten dan bukti dukung valid, peluang memperoleh insentif fiskal semakin besar. Kualitas pelaporan sangat menentukan,” ujar Andi Mashabi.Ia juga mengingatkan bahwa APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) memiliki tiga peran utama: sebagai pelapor utama, pengawas dan penjamin kualitas data, serta mitra strategis pemerintah daerah. Validasi data sangat penting agar tidak ada temuan dari Inspektorat Jenderal Kementagri.
