PELAIHARI(KALSEL), SUARA PANCASIL.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menempatkan evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai salah satu pijakan untuk memperbaiki kualitas kerja pemerintahan. Hal itu ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik usai Apel Gabungan yang dipimpin Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto, Senin (5/10/2026).
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah.
Hasil evaluasi menempatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai perangkat daerah dengan nilai tertinggi. BKPSDM memperoleh nilai 90,31, dengan kategori AA dan predikat Sangat Memuaskan.
Di posisi berikutnya terdapat Sekretariat Daerah dengan nilai 89,76, kategori A dan predikat Memuaskan. Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 88,11, juga dengan kategori A dan predikat Memuaskan.
Penilaian tidak hanya berhenti pada akumulasi capaian kinerja. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai SKPD dengan Nilai SAKIP Terbaik Tahun 2025.
Adapun penghargaan Best Improvement Penilaian Kinerja diberikan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan. Evaluasi tidak sekadar menjadi ukuran pencapaian, tetapi juga diharapkan menjadi bahan untuk melihat kembali bagaimana program pemerintah direncanakan, dilaksanakan, hingga dipertanggungjawabkan.
Dalam amanatnya, Bupati H. Rahmat Trianto menekankan pentingnya mempercepat realisasi program dan anggaran pada tiga bulan terakhir 2026.
Namun, percepatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan ketelitian. Bupati mengingatkan agar perangkat daerah tidak terburu-buru dalam mengejar realisasi, karena langkah yang tidak cermat dapat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan sekaligus meningkatkan potensi munculnya temuan dalam pelaksanaan anggaran.
Karena itu, seluruh kepala perangkat daerah bersama jajaran diminta menjadikan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan. Budaya kerja yang terencana, disiplin dan konsisten dinilai penting agar pekerjaan tidak menumpuk di penghujung tahun.
Di saat yang sama, peningkatan kinerja aparatur diarahkan tetap bermuara pada kepentingan masyarakat. Program yang dijalankan pemerintah diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat melalui pelayanan publik yang semakin baik.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan. Bupati menyoroti peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk rencana pengembangan RSUD dari tipe C menuju tipe B.
Selain pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan, Bupati meminta dilakukan verifikasi terhadap data penerima pembiayaan BPJS Kesehatan. Langkah tersebut diperlukan agar anggaran pemerintah daerah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok miskin dan rentan.
Pesan serupa disampaikan Bupati kepada aparatur sipil negara (ASN). Disiplin, kekompakan, kesehatan dan rasa syukur atas amanah yang diberikan menjadi bagian yang ditekankan dalam pelaksanaan tugas.
Bagi aparatur pemerintah, pekerjaan bukan semata rutinitas birokrasi. Tugas tersebut merupakan bentuk pengabdian yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, penghargaan atas kinerja perangkat daerah tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap capaian yang telah diraih. Lebih jauh, hasil evaluasi menjadi pengingat bahwa kualitas pemerintahan dibangun dari proses kerja yang terukur, disiplin, tepat waktu, serta mampu diterjemahkan menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat.(suarapancasila.id-foto:ist/mctala)
