BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro’atin, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMBM). Terutama tuntutan yang berkaitan dengan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mitro’atin seusai menemui massa demonstrasi di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Dalam aksi tersebut, AMBM membawa lima tuntutan yang dinilai menyangkut kepentingan mendasar masyarakat.
Mitro’atin menyampaikan, DPRD akan mendorong pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan komisi terkait dan para pemangku kepentingan melalui Focus Group Discussion (FGD).
“Kami akan menginisiasi bersama komisi yang membidangi untuk mengadakan FGD dengan para stakeholder. Dari situ, kita gali informasi untuk menemukan benang merah persoalannya,” ujarnya.
Menurut Mitro’atin, rencana FGD tersebut akan dibahas terlebih dahulu melalui rapat pimpinan DPRD. Langkah itu diperlukan untuk menentukan mekanisme pembahasan sekaligus pihak-pihak yang perlu dilibatkan agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat dikaji secara menyeluruh.
Politikus Partai Golkar ini juga menjelaskan, DPRD memiliki keterbatasan kewenangan untuk menghentikan secara langsung aktivitas maupun proyek yang dipersoalkan massa. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab legislatif dalam menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Penghentian itu bukan kapasitas kami. Tetapi, kami akan mendengarkan. Apabila memang merugikan lingkungan dan rakyat, tentu akan tetap kami perjuangkan,” tegasnya.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan AMBM meliputi keadilan ekonomi, keadilan gender, keadilan agraria dan lingkungan, pendidikan dan demokrasi, serta supremasi sipil dan hak asasi manusia (HAM).
Khusus persoalan agraria dan lingkungan, massa mendesak pelaksanaan reforma agraria, penghentian proyek strategis nasional (PSN) dan geothermal yang dinilai berpotensi merusak alam, serta penindakan terhadap korporasi yang dianggap melakukan perusakan lingkungan.
Koordinator Lapangan AMBM, Nico, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Kami di sini, di depan kantor DPRD Bojonegoro, ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegasnya.
Aksi tersebut diikuti puluhan peserta dari berbagai elemen, mulai mahasiswa, akademisi, organisasi perempuan, buruh, pemuda hingga jurnalis. Massa bergerak dari Terminal Rajekwesi sekitar pukul 13.00 WIB menuju Gedung DPRD Bojonegoro.
Aksi AMBM berakhir aman dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan.
