NASIONAL. SUARA PANCASILA.ID – Tata kelola sektor publik tidak lagi cukup diukur dari kelengkapan administrasi dan angka pertanggungjawaban di atas kertas. Pemerintah menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti ketenagakerjaan yang bersentuhan langsung dengan produktivitas nasional.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, saat menjadi pembicara dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurut Yassierli, akuntabilitas sektor publik harus bergerak dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai (value creation) yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung. “Tata kelola keuangan negara tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini menjadi garda penting dalam menjaga tata kelola keuangan negara, baik di sektor publik maupun swasta. Di tengah tuntutan pembangunan berkelanjutan, Yassierli menilai prinsip keberlanjutan harus semakin terintegrasi dalam perumusan kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran.
Hal ini dinilai sangat relevan bagi sektor ketenagakerjaan yang memiliki cakupan luas dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab layaknya HRD negara, kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG),” kata Menaker Yassierli.
Langkah tersebut selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas nasional.
Salah satu instrumen utama yang terus diperkuat adalah program vokasi nasional dan magang sebagai jembatan transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja (school-to-work transition).
Meski demikian, sektor ketenagakerjaan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang tidak ringan. Tingkat pengangguran saat ini tercatat 7,24 persen, diiringi meningkatnya dominasi pekerja sektor informal dan rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja.
Data menunjukkan sekitar 86 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal sekitar 20 persen dibanding rata-rata negara ASEAN.
Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi reformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Sebagai respons, Kemnaker mulai menerapkan Sustainability Report yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI), dengan tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola.
Pada aspek lingkungan, kebijakan diarahkan pada efisiensi energi, pengurangan penggunaan plastik, dan pemanfaatan sistem smart building. Sementara pada aspek sosial, fokus utama adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, termasuk memperluas akses kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Adapun dari sisi tata kelola, reformasi dilakukan melalui penguatan integritas internal, pengembangan organisasi berbasis manusia (people-centric organization), peningkatan kualitas birokrasi, serta percepatan digitalisasi data ketenagakerjaan.
Untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), Kemnaker juga menggandeng Badan Pusat Statistik dalam menganalisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap tiga bulan. Analisis tersebut diharapkan menghasilkan white paper dan rekomendasi strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan secara lebih presisi.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Budi Prijono, menegaskan audit sektor publik kini tidak lagi sekadar instrumen pengawasan. Karenanya, audit harus mampu mendorong perbaikan tata kelola sekaligus menciptakan manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelolanya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Budi.
Melalui reformasi tata kelola yang berorientasi pada dampak, Kemnaker berharap kebijakan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya menghasilkan laporan yang baik, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, produktivitas yang lebih tinggi, dan kesejahteraan yang semakin merata menuju Indonesia Emas 2045.
