Pansus IV DPRD Bojonegoro Matangkan Aturan Penertiban, Target Disahkan Desember 2026

BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – DPRD Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan regulasi ketertiban umum melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Salah satu materi yang diperkuat adalah mekanisme penertiban hingga penghentian sementara terhadap aktivitas yang melanggar aturan.

Pembahasan tersebut dilakukan Panitia Khusus (Pansus) IV bersama tim eksekutif dalam rapat kerja di ruang Komisi D DPRD Bojonegoro, Rabu (18/11/2026).

Ketua Pansus IV DPRD Bojonegoro, Ahmad Shofiyudin, mengatakan pembahasan Raperda turut menyoroti sejumlah persoalan yang kerap dilaporkan masyarakat. Di antaranya pelajar bolos saat jam sekolah, anak di bawah umur yang diduga terlibat pesta minuman keras (miras), hingga aktivitas galian C.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan pengaturan yang jelas agar penanganannya memiliki dasar hukum dan mekanisme yang terukur.

Selain itu, Raperda mengatur tahapan penindakan mulai dari sosialisasi, teguran tertulis, hingga penghentian sementara terhadap aktivitas yang melanggar ketentuan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Laela Nor Aeny, menjelaskan penanganan pelanggaran selama ini tidak selalu bisa dilakukan sendiri oleh Satpol PP. Sejumlah persoalan membutuhkan keterlibatan OPD lain karena berkaitan dengan kewenangan teknis dan regulasi masing-masing instansi.

“Jadi, tidak hanya Satpol PP, tetapi juga berkolaborasi dengan OPD yang mengeluarkan regulasi dan menangani secara teknis,” jelas Laela seusai rapat kerja.

Pembahasan juga mencakup persoalan tata ruang, tempat hiburan, kewajiban pajak, retribusi, serta denda. Sementara pengaturan rumah kos tidak dibahas secara khusus karena telah memiliki regulasi tersendiri.

Melalui penyempurnaan tersebut, Pansus IV berharap pembagian kewenangan antar-OPD semakin jelas sehingga penanganan pelanggaran di lapangan dapat berjalan sesuai aturan.

Pansus IV menargetkan Raperda Trantibumlinmas dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Desember 2026.

suarapancasilaid'

Pos terkait