BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – DPRD Kabupaten Bojonegoro mulai membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Revisi tersebut tidak hanya mengatur penyesuaian masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun, tetapi juga mengakomodasi mekanisme pemilihan apabila hanya terdapat satu calon.
Pembahasan dilakukan Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Bojonegoro bersama tim eksekutif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 di ruang Bapemperda DPRD Bojonegoro, Rabu (18/11/2026).
Ketua Pansus V DPRD Bojonegoro, Sudiyono, mengatakan perubahan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan perundang-undangan terbaru sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades).
“Perda Nomor 13 Tahun 2015 mengatur masa jabatan kepala desa enam tahun. Sekarang harus disesuaikan menjadi delapan tahun,” jelasnya seusai rapat di ruang Bapemperda DPRD Bojonegoro, Rabu (18/11/2026).
Menurut Sudiyono, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah ketentuan jumlah calon kepala desa. Jika sebelumnya Pilkades mensyaratkan minimal dua dan maksimal lima calon, kini mekanisme calon tunggal turut diakomodasi dalam rancangan perubahan regulasi.
Apabila pendaftaran hanya menghasilkan satu calon, tahapan pendaftaran akan dibuka kembali melalui beberapa periode, yakni sembilan hari, 15 hari, dan dilanjutkan 10 hari.
“Apabila setelah tahapan tersebut tetap hanya terdapat satu calon, panitia bersama pihak terkait akan melakukan musyawarah untuk menentukan kelanjutan proses pemilihan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pembahasan Raperda telah memasuki tahap pembahasan pasal demi pasal. Tahap berikutnya, rancangan regulasi akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi dan evaluasi.
” Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan dibahas kembali guna menyempurnakan substansi maupun tata bahasa hukum sebelum dilanjutkan ke tahap akhir dan diparipurnakan”, imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menegaskan perubahan Raperda tersebut bukan untuk mengubah keseluruhan substansi Perda, melainkan menyesuaikan aturan yang sudah ada dengan PP Nomor 16 Tahun 2026.
“Perubahan itu hanya menyesuaikan PP Nomor 16 Tahun 2026, tidak lebih dari itu,” tegasnya.
Dalam pembahasan juga mengemuka kemungkinan calon kepala desa berasal dari luar desa. Muncul usulan agar calon dari luar desa memperoleh dukungan minimal masyarakat setempat sebagai bentuk legitimasi.
Namun, usulan tersebut masih menjadi materi pembahasan dan belum ditetapkan sebagai ketentuan final”,ujarnya.











