MURATARA, SUARA PANCASILA.ID –Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Muratara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Palembang, Jumat (5/6/2026), dan dihadiri langsung oleh Bupati Musi Rawas Utara, H Devi Suhartoni. Turut mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, H Devi Arianto.
Kegiatan penyerahan LHP LKPD itu juga diikuti sejumlah pemerintah daerah lainnya, yakni Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, dan Kota Pagar Alam. Seluruh daerah tersebut sama-sama menerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, perwakilan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD atas kerja sama yang telah terjalin dalam mendukung pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Opini tersebut merupakan bentuk penilaian profesional terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan menyatakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara layak menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Capaian ini sekaligus menjadi opini WTP ke-9 yang berhasil diraih Pemkab Muratara secara berturut-turut.
Meski demikian, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya terkait peningkatan akuntabilitas dan penyempurnaan tata kelola laporan keuangan pada masa mendatang.
Bupati Musi Rawas Utara, H Devi Suhartoni, menyampaikan bahwa raihan opini WTP tersebut merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan itu tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan DPRD dalam menjalankan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku.
