PRABUMULIH, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kota Prabumulih terus memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) agar tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Vidcon Wali Kota Prabumulih, Kamis (20/8/2026).Wali Kota Prabumulih H. Arlan dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Drs. H. Aris Priadi, S.H., M.Si.
Dalam rapat tersebut, sejumlah hal menjadi fokus pembahasan, di antaranya penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang berorientasi pada hasil dan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta memanfaatkan teknologi digital.
Selain itu, percepatan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama melalui program yang tepat sasaran, terintegrasi, dan didukung data yang akurat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui penguatan program di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial.
Koordinasi dan sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga terus diperkuat agar pelaksanaan program pemerintah berjalan terpadu, efektif, dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Pemanfaatan data dan teknologi digital menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.
Dalam pelaksanaannya, dampak setiap program juga perlu diukur secara berkala. Dengan demikian, keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak hanya dilihat dari capaian administratif, tetapi dari perubahan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kota Prabumulih berkomitmen untuk terus memperkuat Reformasi Birokrasi Tematik yang berorientasi pada hasil, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
