“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan; akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri,” tutur Puan.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam sidang paripurna DPR turut dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengambil peran lebih besar dalam mengawal desain fiskal nasional. Apalagi, RAPBN 2027 diperkirakan akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menopang program-program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sidang tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran kabinet dan pimpinan lembaga negara lainnya.
Pengamat menilai penyampaian langsung KEM-PPKF oleh presiden dapat memperkuat koordinasi politik antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN. Selain itu, langkah tersebut dinilai memberi pesan bahwa pemerintah ingin memastikan arah fiskal nasional tetap terkendali di tengah tantangan ekonomi global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, hingga potensi perlambatan ekonomi dunia.
Pemerintah dan DPR diperkirakan akan mulai membahas lebih detail asumsi dasar ekonomi makro, target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga strategi pembiayaan negara dalam beberapa waktu ke depan.
KEM-PPKF sendiri menjadi dokumen awal sebelum pemerintah menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 kepada DPR. Dari dokumen tersebut, arah belanja negara hingga prioritas pembangunan nasional akan mulai dibentuk.
Dengan hadir langsung dalam forum paripurna, Presiden Prabowo dinilai ingin memastikan pesan pemerintah mengenai pentingnya APBN yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan dapat tersampaikan secara politik maupun teknokratis kepada parlemen dan publik.
