BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Ketepatan data pendapatan dan prioritas belanja menjadi perhatian DPRD Bojonegoro dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, di DPRD Bojonegoro, Rabu (28/10/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, anggota Fraksi Partai Golkar, Ahmad Supriyanto, menyoroti perbedaan target pendapatan dalam dokumen RAPBD 2027.
Ia menyebut nota keuangan mencantumkan target pendapatan Rp4,490 triliun, sedangkan Tabel 2.2 menunjukkan Rp4,482 triliun. Selisih sekitar Rp8,3 miliar itu diminta untuk diklarifikasi sebelum pembahasan berlanjut di tingkat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pimpinan rapat menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan diminta memberikan penjelasan dalam pembahasan tersebut di tingkat komisi.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, saat membacakan jawaban Bupati menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penajaman belanja di tengah penyesuaian kemampuan fiskal daerah.
Optimalisasi PAD akan dilakukan melalui pemutakhiran data pajak dan retribusi, digitalisasi pembayaran, serta pengawasan potensi penerimaan. Adapun belanja diarahkan pada pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan konsistensi data, ketepatan alokasi, serta akuntabilitas anggaran agar sesuai dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat Bojonegoro
