GRESIK (JATIM) SUARAPANCASILA.ID –Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang diresmikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.
Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat pengentasan kawasan permukiman kumuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan didukung infrastruktur dasar yang memadai.
Sri Wahyuni mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga melakukan penataan kawasan secara terpadu melalui penyediaan jalan lingkungan, sanitasi, air bersih, drainase, hingga fasilitas pengelolaan sampah.
“Program yang diresmikan Pak Menko AHY ini patut diapresiasi. Penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga memastikan akses jalan, sanitasi, air bersih, drainase hingga pengelolaan sampah tersedia dengan baik,” ujar Sri Wahyuni dalam keterangannya, Minggu (2/8/2026).
Politisi Partai Demokrat tersebut menilai pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Campurejo dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Timur yang masih menghadapi persoalan permukiman tidak layak huni.
Menurutnya, rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kehadiran tempat tinggal yang sehat dan nyaman diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan, produktivitas, serta kesejahteraan warga.
“Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika masyarakat memiliki tempat tinggal yang sehat dan nyaman, maka kualitas hidup, kesehatan, hingga produktivitas mereka juga akan meningkat,” katanya.
Dalam program tersebut, sebanyak 166 unit Rumah Layak Huni dibangun dan diperbaiki. Pembangunan meliputi 102 rumah baru, 43 rumah hasil renovasi, serta 21 unit rumah melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain pembangunan hunian, kawasan tersebut juga dilengkapi sejumlah infrastruktur pendukung, di antaranya jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta fasilitas pengelolaan sampah.
Sri Wahyuni juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh. Kebutuhan anggaran yang besar dinilai tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat. Pemerintah daerah juga perlu aktif mengusulkan program DAK tematik dan menggandeng dunia usaha agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni berharap keberhasilan penataan kawasan permukiman di Desa Campurejo dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Jawa Timur.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Timur akan terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya program yang mampu mengurangi kawasan kumuh, meningkatkan kualitas hunian, serta mendorong kesejahteraan warga.
“DPRD Jawa Timur tentu akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama program-program yang mampu mengurangi kawasan kumuh, menekan angka kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga,” pungkasnya
