PALEMBANG, SUARA PANCASILA.ID -Kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta dampak kabut asap di Kota Palembang menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Hingga 17 September 2026, tercatat 406 kejadian kebakaran lahan dengan luas terdampak mencapai sekitar 254,23 hektare.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago ke Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (18/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam didampingi sejumlah pejabat terkait, termasuk Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru. Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si., turut mendampingi peninjauan Posko Karhutla di Kantor Kecamatan Kertapati, Jalan Sriwijaya Raya KM 14, Palembang.
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi Karhutla, termasuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran baru, kekeringan, serta dampak pencemaran udara terhadap masyarakat.
Menko Polkam menekankan pentingnya penanganan Karhutla berbasis pemetaan wilayah rawan. Kekuatan personel dan peralatan perlu dipusatkan pada lokasi yang memiliki potensi kebakaran tinggi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Selain pemadaman, langkah pencegahan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah bersama aparat dan masyarakat didorong meningkatkan pengawasan di wilayah rawan serta menertibkan aktivitas pembakaran yang melanggar ketentuan.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyampaikan, sejumlah wilayah di Indonesia masih menghadapi tingginya titik panas, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan titik panas yang relatif tinggi. Meski trennya mulai menurun, kondisi tersebut tetap membutuhkan kewaspadaan karena titik panas berpotensi berkembang menjadi kebakaran lahan.
Penanganan dilakukan melalui kombinasi operasi darat, water bombing, pemetaan titik panas dan patroli untuk mengantisipasi kemunculan titik api baru.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memaparkan kondisi terkini Karhutla di wilayahnya. Berdasarkan data hingga 17 September 2026, tercatat 406 kejadian kebakaran lahan dengan luas terdampak sekitar 254,23 hektare.
“Berdasarkan data kondisi terkini hingga 17 September 2026, tercatat sebanyak 406 kejadian kebakaran lahan di Kota Palembang dengan total luas lahan terdampak mencapai sekitar 254,23 hektare,” kata Ratu Dewa.
Kecamatan Kertapati menjadi salah satu wilayah dengan kejadian tertinggi, yakni 64 kejadian. Berikutnya Gandus 60 kejadian, Alang-Alang Lebar 56 kejadian, Ilir Barat I sebanyak 50 kejadian, dan Sukarami 49 kejadian.
Sementara pada tingkat kelurahan, kejadian terbanyak tercatat di Gandus dengan 39 kejadian, Bukit Baru 30 kejadian, dan Sukamulya 28 kejadian.
Sejumlah lokasi bahkan mengalami kebakaran berulang. Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat I, tercatat mengalami 14 kejadian. Kemudian Jalan Talang Kepuh, Kecamatan Gandus, sebanyak 12 kejadian, serta Jalan Mayjend Satibi Darwis sebanyak tujuh kejadian.
Pada periode 1 Agustus hingga 17 September 2026, terdapat sejumlah hari dengan kejadian kebakaran lahan harian berkisar 10 hingga 15 kejadian.Kondisi itu membuat pengawasan terhadap kawasan rawan dan lokasi yang memiliki riwayat kebakaran berulang perlu terus diperkuat.
Selain Karhutla, Pemerintah Kota Palembang juga menghadapi dampak kekeringan di sejumlah wilayah.Kekurangan air untuk kebutuhan rumah tangga terjadi di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, yang berdampak terhadap 720 kepala keluarga.
Kondisi serupa tercatat di Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, sebanyak 58 kepala keluarga, serta Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, sebanyak empat kepala keluarga.
Kekeringan juga berdampak terhadap sektor pertanian. Di Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, lahan dan sawah yang terdampak mencapai sekitar 407 hektare.Sementara di Kelurahan Bukit Baru dan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, kekeringan berdampak terhadap lahan seluas sekitar 22 hektare.
Di Kecamatan Kertapati, kekeringan tercatat terjadi di Kelurahan Karya Jaya, Kemasrindo dan Keramasan dengan luas sekitar 21,5 hektare.Meski demikian, kondisi ketersediaan air bersih di Kota Palembang secara umum masih aman dan terkendali.
Perumda Tirta Musi tidak mengalami penurunan produksi maupun distribusi. Bahkan, selama Mei hingga Agustus 2026, ketersediaan air baku meningkat 6,3 persen, produksi air bersih naik 5 persen, dan distribusi meningkat 5,1 persen.
Untuk mendukung penanganan dampak kekeringan dan Karhutla, Perumda Tirta Musi menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak.
Selain itu, disiapkan titik hidran kebakaran di Unit Pelayanan KM 4 seberang Polda Sumatera Selatan serta fasilitas pengisian air bagi mobil tangki di seluruh Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan booster Perumda Tirta Musi.
Dampak Karhutla terhadap kualitas udara juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan pemantauan 17 hingga 18 September 2026, nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dalam 24 jam terakhir, khususnya pada rentang pukul 23.00 WIB hingga 04.00 WIB, berada di atas angka 300 atau kategori berbahaya.
Pada 18 September 2026 pukul 04.00 WIB, ISPU Kota Palembang tercatat mencapai 302.
Kondisi kualitas udara tersebut turut berdampak pada kesehatan masyarakat. Hingga 17 September 2026, kasus harian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tercatat 752 kasus, naik 46 kasus dibandingkan 16 September yang mencapai 706 kasus.
Kasus ISPA tertinggi tercatat di Kecamatan Sukarami sebanyak 91 kasus. Berdasarkan kelompok usia, kasus terbanyak berada pada rentang 19 hingga 59 tahun dengan 320 kasus.Pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan 61 posko kesehatan yang tersebar di 42 puskesmas. Distribusi masker melalui puskesmas juga telah mencapai 55.400 buah.
Untuk melindungi masyarakat, Pemkot Palembang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 63 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Kota Palembang sebagai Daerah Terdampak Asap Karhutla.
Kebijakan tersebut memungkinkan pembelajaran dilaksanakan secara daring, luring maupun kombinasi dengan mempertimbangkan nilai ISPU.Apabila nilai ISPU berada di atas 200, kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh.
Pengawasan lingkungan juga diperkuat melalui program Jaga Kampung dengan dukungan 1.605 personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).Selain itu, terdapat 327 sistem keamanan lingkungan (Siskamling), yang terdiri dari 160 Siskamling aktif dan 167 Siskamling tidak aktif.
Pemkot Palembang juga mengoperasikan posko siaga lapangan di 18 kecamatan, melakukan pemantauan dan pelaporan selama 24 jam, serta patroli di delapan kecamatan rawan dan lokasi yang mengalami kebakaran berulang.
Untuk respons pemadaman, Kota Palembang memiliki 10 posko pemadam kebakaran dengan total 232 personel.Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat melalui layanan panggilan terpadu 112 atau Call Center BPBD Kota Palembang di nomor 0821 6447 3403.
Antisipasi kebakaran juga dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemerintah Kota Palembang melakukan penyiraman setiap hari dan menempatkan petugas piket selama 24 jam.
Hingga 17 September 2026, kondisi TPA dilaporkan aman. Sosialisasi larangan pembakaran sampah dan lahan juga terus dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru.
Ratu Dewa mengatakan, penanganan Karhutla masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber air akibat kekeringan, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit, hingga kemungkinan terjadinya kebakaran secara bersamaan di beberapa wilayah.
Kondisi angin dan lahan yang kering juga dapat mempercepat penyebaran api sehingga membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas sektor.Melalui kunjungan Menko Polkam bersama jajaran pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, koordinasi penanganan Karhutla diharapkan semakin diperkuat.
Pemetaan wilayah rawan, kesiapsiagaan personel, pengendalian kualitas udara, pelayanan kesehatan, hingga perlindungan masyarakat menjadi bagian dari langkah menghadapi potensi kebakaran lanjutan dan dampak kekeringan di Kota Palembang.
