BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Di sebuah daerah, pembangunan sering diukur dari jalan yang mulus, gedung yang berdiri, dan baliho yang penuh senyum pejabat. Namun ukuran paling jujur dari sebuah pemerintahan sesungguhnya bukanlah beton, melainkan disiplin. Bukan cat tembok, melainkan etika kerja. Sebab negara berdiri bukan hanya oleh anggaran, tetapi oleh tanggung jawab orang-orang yang digaji untuk melayani rakyat.
Ketika muncul dugaan beredarnya aplikasi finger ilegal di kalangan ASN untuk mengakali absensi dari jarak jauh, persoalannya bukan lagi soal teknologi. Ini adalah soal moral birokrasi. Soal bagaimana sistem yang dibangun untuk menegakkan disiplin justru dicari celahnya untuk ditipu. Mesin absensi dibuat untuk memastikan kehadiran, tetapi akal licik membuat ketidakhadiran tampak hadir.
Yang lebih memprihatinkan, praktik semacam ini disebut beredar di lingkungan pendidikan. Jika benar banyak digunakan kalangan guru, maka persoalannya menjadi lebih dalam. Guru bukan sekadar pegawai. Ia adalah teladan. Ia mendidik murid tentang kejujuran, tanggung jawab, dan masa depan. Tetapi bagaimana anak-anak belajar integritas jika orang dewasa di sekolah justru mengajarkan trik menghindari kewajiban?
Kita sedang menyaksikan paradoks yang pahit. Di ruang kelas, murid dilarang mencontek. Di luar kelas, oknum pendidik diduga mencontek sistem. Di sekolah, siswa diajarkan disiplin waktu. Tetapi di balik layar, ada yang ingin tetap dianggap hadir meski memilih urusan lain di jam kerja. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini kerusakan pesan moral.
Absensi bukan ritual sidik jari. Ia adalah simbol komitmen. Ketika seseorang menempelkan sidik jari, yang seharusnya hadir bukan hanya jari, tetapi juga tanggung jawab. Maka ketika finger bisa dipalsukan dari jauh, yang hilang bukan sekadar data kehadiran. Yang hilang adalah makna pengabdian.
Lebih serius lagi, sistem tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan pegawai dibangun dengan logika sederhana. Yang bekerja dengan disiplin mendapat penghargaan. Jika absensi dimanipulasi agar tunjangan tetap cair, maka yang dirugikan bukan hanya kas daerah, tetapi rasa keadilan. ASN yang datang tepat waktu, bekerja sungguh-sungguh, dan mematuhi aturan diperlakukan setara dengan mereka yang curang. Pada titik ini, ketidakjujuran berubah menjadi penghinaan terhadap pegawai yang masih menjaga martabat profesi.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan kalimat “sedang diinvestigasi.” Publik berhak menuntut tindakan nyata. Audit digital harus dilakukan. Log sistem harus diperiksa. Jejak transaksi, pola absensi, lokasi login, dan anomali data perlu ditelusuri secara serius. Jika benar ada peretasan, maka ranah pidana siber harus berjalan. Jika ada ASN yang menggunakan, maka sanksi disiplin wajib ditegakkan.
Hukum sudah cukup jelas. ASN wajib menaati jam kerja, menjaga integritas, dan tidak merugikan keuangan negara. Pemalsuan data elektronik, akses ilegal sistem, serta manipulasi tunjangan memiliki konsekuensi administratif maupun pidana. Persoalannya sering bukan kurangnya aturan, tetapi kurangnya keberanian menegakkan aturan.
Kasus semacam ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar. Mengapa banyak orang merasa perlu mengakali sistem? Apakah budaya kerja sudah terlalu permisif? Apakah pengawasan lemah? Apakah kinerja hanya dikejar di atas kertas? Jika iya, maka finger ilegal hanyalah gejala.
Negeri ini tidak kekurangan aplikasi. Yang kurang adalah keteladanan. Tidak kekurangan mesin absensi. Yang kurang adalah rasa malu ketika menerima gaji tanpa kerja yang jujur. Tidak kekurangan aturan. Yang kurang adalah keberanian menindak pelanggar yang merasa aman karena ramai-ramai berbuat salah.
Pada akhirnya, sidik jari bisa dimanipulasi, data bisa direkayasa, lokasi bisa dipalsukan. Tetapi satu hal yang sulit dipalsukan adalah integritas. Dan ketika integritas hilang dari birokrasi, rakyat akan selalu merasakan akibatnya. Diantaranya, pelayanan lambat, pendidikan kehilangan teladan, dan kepercayaan publik runtuh sedikit demi sedikit.
Finger palsu mungkin bisa mencatat hadir. Tetapi sejarah akan mencatat siapa yang absen dari tanggung jawab.
