TANAH LAUT, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menekankan pentingnya penguatan kompetensi pengadaan barang/jasa (PBJ) bagi aparatur, khususnya Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagai bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memastikan anggaran pemerintah segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penekanan tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Perkiraan Biaya/Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digelar Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut di Aula Kecamatan Pelaihari, Kamis (20/08/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Tanah Laut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses PBJ. Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan, terdiri atas Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, tim teknis, tim pendukung pengelolaan PBJ serta unsur terkait lainnya dari perangkat daerah.
Dalam sambutan Bupati Tanah Laut yang disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masturi, ditegaskan bahwa kualitas pengadaan sangat ditentukan sejak tahap perencanaan, terutama dalam penyusunan spesifikasi teknis serta perkiraan biaya atau harga yang tepat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Spesifikasi teknis yang jelas dan terukur diperlukan agar kebutuhan pemerintah dapat dipenuhi secara tepat, sedangkan perkiraan biaya atau harga yang disusun berdasarkan data, kondisi pasar, karakteristik barang dan jasa serta ketentuan yang berlaku akan mendukung penggunaan anggaran secara optimal. Keduanya menjadi pondasi bagi pengadaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Pemkab Tanah Laut juga mendorong agar kompetensi PBJ tidak hanya menjadi tanggung jawab tim teknis maupun KPA. Kepala perangkat daerah selaku PA perlu memiliki pemahaman teknis yang memadai dan terus beradaptasi terhadap perubahan regulasi, sehingga tidak muncul keraguan yang dapat menghambat proses pengadaan.
Penguatan kompetensi tersebut dinilai penting karena keterlambatan dalam proses PBJ dapat berdampak pada tertundanya pelaksanaan program dan pemanfaatan anggaran yang seharusnya segera memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, aparatur didorong untuk aktif mengikuti pembelajaran, berdiskusi, berkonsultasi dan memperbarui pemahaman terhadap dinamika regulasi pengadaan.
Selain perangkat daerah, penguatan pemahaman mengenai PBJ juga perlu diperluas pada ekosistem pemerintahan daerah, termasuk pemerintah desa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan tetap memperhatikan karakteristik dan ketentuan masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya pengadaan yang akuntabel secara lebih luas.
Bimtek menghadirkan Aswar Naparin, selaku trainer PBJ sekaligus pejabat pada RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh dan pernah menjabat sebagai fungsional PBJ Ahli Muda di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kemampuan menyusun spesifikasi teknis dan perkiraan biaya secara wajar, objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan kompetensi PBJ pada akhirnya diarahkan untuk menghasilkan proses pengadaan yang lebih tertib, profesional dan memberikan value for money, sekaligus mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi manfaat anggaran bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
