REJANG LEBONG, SUARA PANCASILA.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, SSTP., M.Si., membuka High Level Meeting dan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Selasa (11/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Rejang Lebong mulai pukul 08.30 WIB tersebut menjadi momentum untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Plt Bupati Hendri juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong dan Universitas Pat Petulai (UPP) Curup.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Rejang Lebong Juliansyah Yayan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bengkulu M. Irfan Octama, Asisten II Setdakab Rejang Lebong Titin Verayensi, SKM., MKM., para kepala perangkat daerah, perwakilan unsur Forkopimda serta Dr. Feri Ningrum, M.Si., dari UPP.
Dalam arahannya, Plt Bupati Hendri menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan langkah konkret, terutama dalam memastikan keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
“Pada hari ini kita akan membahas strategi dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Seperti keterjangkauan harga pangan dengan meningkatkan intensitas aksi pasar murah, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, MoU antardaerah, serta kebijakan untuk menekan kepanikan publik atau panic buying secara efektif dan edukatif,” kata Hendri.
Menurut Hendri, salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian adalah ketersediaan gas LPG di tengah masyarakat. Hal itu menjadi perhatian setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan.
Ia meminta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina guna mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
“Tolong komunikasikan lagi dengan pihak Pertamina, apakah dapat ditambah agen distributornya atau ditambah kuotanya. Karena kuota gas LPG untuk Rejang Lebong masih belum maksimal,” ujar Hendri.
Hendri menilai, ketersediaan LPG merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat yang harus dijaga agar tidak menimbulkan keresahan maupun pembelian secara berlebihan.
Sementara itu, Asisten II Setdakab Rejang Lebong yang juga Ketua TPID, Titin Verayensi, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi daerah.
“Hingga saat ini kita telah melaksanakan sidak pasar untuk mengetahui stabilitas harga dan memastikan kelancaran pasokan tetap aman. Kita juga menggelar sidak gas dan operasi pangan murah bersama pihak terkait,” tutur Titin.
Ke depan, lanjut Titin, TPID akan memperkuat kerja sama antardaerah serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan pelaku usaha, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.
Melalui High Level Meeting dan Capacity Building TPID dan TP2DD tersebut, berbagai kebijakan strategis akan dirumuskan untuk mendukung pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kerja sama antara Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong dan UPP, dengan dukungan Bank Indonesia, dalam upaya meningkatkan kapasitas serta mendukung penguatan sektor pertanian daerah.Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Feri Ningrum, M.Si., dari UPP dan narasumber dari Bank Indonesia.
