BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Krisis air bersih akibat kemarau panjang semakin dirasakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bergerak cepat dalam menangani wilayah yang mengalami krisis air.
Pesan tersebut disampaikan Nurul saat memimpin apel rutin di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Rabu (9/9/2026).
Menurut Nurul, penanganan kekeringan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Kendala administrasi tidak boleh menghambat upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga.
“Ketika berbicara untuk masyarakat, jangan berkutat pada administrasi. Apabila terdapat kendala administratif, harus segera dicarikan jalan keluar melalui koordinasi dan kajian yang tepat sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi,” ujarnya.
Berdasarkan data BPBD Bojonegoro per 8 September 2026, sebanyak 72 desa terdampak krisis air bersih. Dari jumlah tersebut, 15 desa membutuhkan perhatian lebih karena tidak memiliki sumber mata air yang dapat diandalkan.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Bojonegoro telah melakukan 418 kali distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Setiap titik dropping mendapatkan sekitar 5.000 liter air bersih per tangki atau tandon dengan kapasitas sekitar 5.300 liter.
Sebelumnya, pada Senin (7/9/2026), Nurul Azizah turut hadir dalam penyaluran bantuan air bersih di Desa Nganti, Kecamatan Ngraho. Bantuan tersebut menyasar sekitar 500 kepala keluarga terdampak kekeringan.
Pemkab Bojonegoro juga membuka layanan pengajuan dropping air bersih bagi masyarakat maupun pemerintah desa yang mengalami krisis air. Permohonan dapat disampaikan melalui Call Center BPBD Bojonegoro di nomor 0811-3356-444 melalui WhatsApp.
