BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID– Berbagai aspirasi dari kontraktor lokal mencuat dalam kegiatan Hari Fraksi ke-3 yang digelar DPC PKB Bojonegoro di kantor setempat, Jumat (15/5/2026). Mulai dari persoalan rekomendasi teknis (Rekomtek) BBWS Bengawan Solo, lambatnya realisasi pekerjaan proyek pemerintah, hingga pemerataan proyek bagi kontraktor lokal menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut.
Dalam penyampaian aspirasi, sejumlah kontraktor mengeluhkan belum adanya kepastian terkait permohonan Rekomtek dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Padahal, sejumlah kontraktor telah dinyatakan memenangkan lelang oleh PU SDA.
Rekomtek tersebut menjadi syarat wajib untuk memperoleh izin pelaksanaan dan pengelolaan pekerjaan proyek. Akibatnya, sejumlah pekerjaan belum dapat berjalan meski proses lelang telah selesai dilakukan.
Selain itu, para kontraktor juga menyoroti lambatnya realisasi Pekerjaan Langsung (PL) dari sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Bojonegoro. Hingga memasuki pertengahan tahun anggaran, banyak pekerjaan dinilai belum terealisasi secara maksimal.
Kondisi tersebut disebut berdampak langsung terhadap pelaku jasa konstruksi lokal yang menggantungkan aktivitas usahanya pada proyek pemerintah daerah.
Forum Hari Fraksi juga menampung aspirasi terkait pemerataan pekerjaan proyek bagi kontraktor lokal Bojonegoro. Para kontraktor berharap distribusi pekerjaan dapat dilakukan lebih adil dan transparan sehingga tidak terjadi dominasi oleh pihak tertentu.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Fraksi PKB menyatakan akan menjadikan persoalan itu sebagai perhatian serius untuk dibahas lebih lanjut dalam forum resmi DPRD.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bojonegoro M. Suparno menjelaskan bahwa Komisi D sebelumnya telah beberapa kali menggelar rapat bersama dinas terkait mengenai persoalan Rekomtek BBWS. Namun hingga kini persoalan tersebut masih belum menemukan solusi yang jelas.
“Aspirasi ini menjadi catatan penting Fraksi PKB dan nantinya akan kami sampaikan kembali dalam forum rapat dewan,” ujar pria yang juga Anggota Komisi D DPRD Bojonegoro ini.
Terkait lambatnya realisasi pekerjaan, ia mengaku selama ini telah berulang kali mendorong percepatan penyerapan anggaran setelah APBD ditetapkan.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan proyek sangat penting guna menjaga perputaran ekonomi masyarakat, terutama sektor jasa konstruksi lokal.
Sementara terkait pemerataan proyek, Suparno menyebut regulasi sebenarnya telah membatasi satu CV maksimal mendapatkan lima kuota pekerjaan langsung di seluruh dinas.
Namun realita di lapangan dinilai masih berbeda meskipun proses pengadaan telah menggunakan sistem aplikasi SPSE.
Karena itu, Fraksi PKB berencana merekomendasikan adanya aplikasi satu pintu untuk sinkronisasi pekerjaan di seluruh dinas agar distribusi proyek lebih tertata, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku
