BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID– Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan yang diprediksi terjadi pada musim kemarau tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pembinaan HIPPAM dan Mitigasi Dampak Kekeringan yang digelar di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan ini melibatkan para camat, kepala desa, 73 pengurus Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dari 20 kecamatan, perwakilan PDAM, hingga instansi terkait lainnya.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah mengatakan pemerintah daerah harus bergerak lebih awal untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Ia menyebut, fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini berpotensi menyebabkan kemarau lebih panjang dan ekstrem. Karena itu, pemerintah memetakan 73 desa yang diprioritaskan dalam penanganan rawan kekeringan.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan ketersediaannya. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September,” ujarnya.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas PU Cipta Karya juga mulai melakukan pemetaan kebutuhan distribusi air dan kesiapan sarana pendukung di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan bersama BPBD agar penanganan kekeringan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Satito Hadi menuturkan bahwa HIPPAM memiliki peran strategis dalam menjaga layanan air bersih di tingkat desa.
Menurutnya, pembinaan dilakukan untuk memperkuat kapasitas pengelola HIPPAM dalam menghadapi berbagai tantangan selama musim kemarau, mulai dari pengelolaan sumber air hingga distribusi kepada masyarakat.
“Seluruh pengelola kami data dan evaluasi satu per satu untuk mengetahui kendala di lapangan serta kesiapan menghadapi potensi kekeringan,” katanya.
Dengan sinergi pemerintah daerah, desa, dan pengelola HIPPAM, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terjaga dan dampak kekeringan dapat diminimalisir
