BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menggeser orientasi digitalisasi birokrasi. Pemerintah Digital (PEMDI) tidak lagi sekadar diukur dari keberadaan sistem maupun aplikasi, tetapi dari seberapa besar layanan digital memberi dampak dan kepuasan bagi masyarakat.
Arah baru tersebut ditegaskan dalam Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja PEMDI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (21/9/2026), yang berlangsung daring dari Command Center Gedung PIP Bojonegoro.
Sekretaris Daerah Bojonegoro Edi Susanto mengatakan, evaluasi PEMDI kini menitikberatkan pada keterpaduan layanan, kolaborasi antarinstansi, serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Penilaian Pemerintah Digital saat ini berfokus dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Edi.
Dalam evaluasi tersebut terdapat tujuh aspek dengan 20 indikator penilaian. Bobot terbesar justru diberikan pada kepuasan pengguna layanan digital, yakni 25 persen. Sementara aspek data, keamanan siber dan keterpaduan layanan digital masing-masing memiliki bobot 15 persen.
Pemkab Bojonegoro menargetkan Indeks PEMDI 2026 mencapai 1,7 atau kategori “Cukup”. Hasil penilaian mandiri menunjukkan angka 1,97, sedangkan penilaian dokumen oleh tim asesor mencapai 1,23.
Perbedaan hasil tersebut menjadi bagian dari evaluasi Pemkab untuk memperkuat kesiapan transformasi digital. Pembinaan intensif dan evaluasi berkala pun mulai dilakukan.
Sejumlah pembenahan telah berjalan sejak 2025 hingga 2026. Mulai dari reviu arsitektur dan peta rencana SPBE, inventarisasi aplikasi OPD, hingga perancangan portal layanan terpadu.
Pemkab juga mulai mengidentifikasi aplikasi yang dapat diintegrasikan sehingga data tidak lagi berjalan sendiri-sendiri antar-OPD. Penguatan SDM bidang teknologi informasi turut dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi.
Ke depan, transformasi PEMDI Bojonegoro diarahkan pada lima sasaran utama: pelayanan publik yang prima dan terpercaya, keterpaduan data, peningkatan tata kelola digital, keamanan siber dan perlindungan data, serta efisiensi birokrasi.
Dengan arah tersebut, tantangan Pemkab Bojonegoro bukan sekadar membangun sistem digital baru, melainkan memastikan teknologi benar-benar memangkas kerumitan birokrasi dan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, aman, cepat, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
