Pelaihari(KALSEL), SUARA PANCASILA.ID — Di tengah pentingnya ketersediaan bahan bakar bagi aktivitas melaut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan tetap berjalan tertib, lancar, dan sesuai peruntukannya.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri, Sabtu (13/6/2026). Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap proses penyaluran agar kebutuhan operasional nelayan tetap terpenuhi selama masa pengalihan mekanisme distribusi.
“Hari ini Desa Takisung menerima penyaluran BBM subsidi sebanyak 4.000 liter. Penyaluran dilakukan dua kali, masing-masing 2.000 liter,” ujarnya.
Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kelancaran aktivitas nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk melaut. Dengan pengaturan distribusi yang terukur, pasokan diharapkan dapat menjangkau kelompok penerima secara merata dan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, untuk nelayan di kawasan Kuala Tambangan, penyaluran dijadwalkan berlangsung pada hari berikutnya melalui dua titik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dua lokasi yang ditetapkan sebagai titik distribusi yakni SPBU Angsau dan SPBU Tanah Merah.
Masing-masing SPBU akan menyalurkan BBM subsidi sebanyak 8.000 liter. Skema ini disiapkan untuk memastikan kebutuhan nelayan di wilayah pesisir tetap terlayani tanpa hambatan.
Dalam pelaksanaannya, proses distribusi tidak hanya melibatkan DKPP, tetapi juga mendapat dukungan pengamanan dan pengawalan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanah Laut. Kehadiran petugas di lapangan bertujuan memastikan penyaluran berlangsung tertib, lancar, serta tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dengan pola penyaluran seperti ini diharapkan kebutuhan BBM nelayan tetap terpenuhi selama masa pengalihan penyaluran,” tambah M. Kusri.
DKPP Kabupaten Tanah Laut menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan pengawalan terhadap distribusi BBM subsidi di berbagai wilayah pesisir. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan kecil sekaligus mempertahankan stabilitas produksi sektor perikanan.
Dengan pengawasan yang konsisten, pemerintah berharap akses nelayan terhadap BBM subsidi tetap terjamin sehingga kegiatan melaut dapat berjalan normal dan roda perekonomian masyarakat pesisir tetap bergerak.(suarapancasila.id-foto:ist/diskominfostasantala)
