REJANG LEBONG, SUARA PANCASILA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu menggelar diskusi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik di Rumah Dinas Wakil Bupati Rejang Lebong, Rabu (5/8/2026).
Diskusi dipimpin Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Sugimulyono, dan dihadiri Plt. Bupati Rejang Lebong Dr. H. Hendri, S.STP., M.Si., Ketua DPRD Rejang Lebong Juliansyah Yayan, serta jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Dalam paparannya, Sugimulyono menjelaskan bahwa pemantauan BPKP difokuskan pada tiga sektor pelayanan publik, yakni kesehatan, pendidikan, dan penyediaan air bersih.
“Lembaga pelayanan publik yang kami pantau hari ini meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan air bersih. Untuk kesehatan kami melihat perkembangan RSUD, bidang pendidikan terkait persiapan Sekolah Garuda, sedangkan layanan air bersih berkaitan dengan kinerja PDAM,” ujarnya.
BPKP memberikan apresiasi terhadap kondisi keuangan RSUD Rejang Lebong yang dinilai mampu menahan laju peningkatan utang. Menurut Sugimulyono, di sejumlah daerah utang rumah sakit terus bertambah, sedangkan di RSUD Rejang Lebong masih dapat dikendalikan.
Meski demikian, ia mendorong percepatan pembangunan ruang rawat inap yang sempat terhenti karena dinilai dapat meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mendongkrak pendapatan rumah sakit. Selain itu, PDAM juga diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan optimalisasi pendapatan.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Rejang Lebong Dr. H. Hendri menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan guna menekan defisit anggaran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD Rejang Lebong memang masih rendah. Namun kami terus berupaya memperbaiki neraca keuangan daerah dan menekan defisit anggaran. Untuk RSUD, kami berharap pengelolaan BLUD mampu memperkuat kondisi keuangan rumah sakit. Kami juga akan mendorong pembangunan tambahan ruang rawat inap agar pelayanan semakin baik dan pendapatan rumah sakit meningkat,” jelasnya.
Plt. Bupati juga memastikan bahwa persiapan pembangunan Sekolah Garuda terus berjalan. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyetujui usulan pembangunan akses jalan menuju kawasan sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar.
“Persiapan pembangunan Sekolah Garuda sudah semakin jelas. Dukungan pembangunan jalan dari pemerintah pusat senilai Rp10 miliar menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung realisasi proyek tersebut,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati juga memaparkan sejumlah potensi peningkatan PAD, di antaranya melalui optimalisasi sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pemanfaatan Gedung Pusat Informasi Curup (PIC) di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Sugimulyono menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan potensi riil yang dimiliki, memperkuat perangkat pelaksana, serta melakukan pengawasan secara langsung terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
Ia juga menyarankan agar potensi penerimaan dari sektor MBLB dihitung berdasarkan kondisi di lapangan, bukan semata-mata mengandalkan laporan pelaku usaha.
Terkait pemanfaatan Gedung PIC di Jakarta, BPKP menawarkan beberapa alternatif, mulai dari dikelola sendiri apabila kemampuan anggaran memungkinkan, dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui skema bagi hasil, disewakan, hingga dijual sebagai pilihan terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Sugimulyono, seluruh opsi tersebut perlu dikaji secara matang agar aset daerah mampu memberikan manfaat ekonomi dan tidak terus menjadi beban keuangan daerah.
Diskusi berlangsung interaktif dan diharapkan menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
