BREBES (JATENG), SUARAPANCA SILA.ID – Target pembangunan rumah subsidi di Jawa Tengah akan melonjak dua kali lipat menjadi 50 ribu unit. Namun di balik ambisi besar itu, Gubernur Jawa Tengah mengingatkan ancaman alih fungsi lahan sawah yang kian masif di daerah.
Pesan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Desa Kaliwlingi, Sabtu (9/5/2026). Kegiatan tersebut turut didampingi Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Wakil Bupati Wurja, Sekda Tahroni, dan Ketua DPRD Brebes, Moh. Taufik.
Di hadapan kepala daerah dan pelaku pembiayaan perumahan, Luthfi menegaskan pembangunan rumah untuk rakyat tidak boleh mengorbankan lahan sawah dilindungi (LSD) dan tata ruang daerah.
“Pemerintah kabupaten/kota harus segera menyelesaikan tata ruang. Jangan sampai pembangunan perumahan berbenturan dengan lahan sawah dilindungi,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sorotan di tengah maraknya pembangunan perumahan dan kawasan industri yang terus menggerus lahan pertanian produktif di sejumlah daerah, termasuk di kabupaten Brebes.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait langsung menyetujui permintaan Pemprov Jateng untuk menaikkan kuota rumah subsidi dari sekitar 25 ribu unit menjadi 50 ribu unit pada 2026.
“Tadi Pak Gubernur minta 50 ribu rumah subsidi, saya setuju,” kata Maruarar.
Menurut dia, pembangunan rumah subsidi dan program bedah rumah akan memicu perputaran ekonomi masyarakat dalam skala besar.
“Kalau rumah subsidinya 50 ribu rumah, bedah rumahnya 30 ribu rumah, ekonomi akan bergerak,” ujarnya.
Tak hanya rumah subsidi, program bedah rumah di Brebes juga naik drastis. Dari hanya 20 unit pada 2025 menjadi 600 unit pada 2026 atau melonjak 30 kali lipat.
Namun Maruarar mengingatkan, pembangunan fisik tanpa penguatan ekonomi warga hanya akan menjadi solusi sementara.
“Percuma direnovasi kalau masyarakatnya tidak punya kemampuan ekonomi untuk merawat rumahnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga April 2026 mencapai Rp1,7 triliun atau 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp2,3 triliun.
Khusus Brebes, peminatan KPP mencapai Rp270,1 miliar dari 348 calon debitur, lebih tinggi dibanding kegiatan serupa sebelumnya di Manado.
