BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID – Kegelisahan internal Partai Persatuan Pembangunan PPP Kabupaten Brebes mencuat setelah sejumlah pemberitaan terkait Musyawarah Cabang Muscab ke 9 dinilai tidak utuh. Ketua Steering Committee SC Muscab Muhammad Zamroni angkat bicara untuk meluruskan informasi yang berpotensi memicu konflik di akar rumput partai.
Zamroni menegaskan laporan media yang menyoroti hasil pemilihan dalam forum Muscab tidak sepenuhnya mencerminkan proses yang berlangsung. Ia menilai ada kekeliruan mendasar dalam memahami mekanisme pemilihan tim formatur organ strategis yang menentukan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang DPC.
“Angka angka yang beredar itu memang benar tetapi konteksnya keliru. Itu bukan hasil akhir pemilihan tim formatur melainkan hanya bagian dari salah satu unsur pembentuknya” ungkap Zamroni Rabu 6 Mei 2026.
Dalam pemberitaan disebutkan sejumlah nama dengan perolehan suara berbeda Muhammad Rizki satu suara Abdul Haris delapan suara dan Aji Fajar Islami sembilan suara. Namun menurut Zamroni angka tersebut hanya merepresentasikan hasil pemilihan dari unsur utusan pengurus harian DPD dan majelis bukan keseluruhan keputusan formatur.
Zamroni menjelaskan struktur tim formatur terdiri dari tujuh orang dengan komposisi yang telah diatur organisasi satu dari unsur DPC satu dari DPW satu dari DPP dan empat dari unsur Pengurus Anak Cabang PAC. Dengan demikian suara dari unsur tertentu tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai keputusan final.
Ia juga meluruskan informasi soal kepemimpinan rapat formatur. Menurutnya rapat dipimpin oleh perwakilan DPW bukan oleh individu yang disebut dalam pemberitaan. “Ini penting diluruskan karena menyangkut legitimasi proses. Kalau narasinya salah dampaknya bisa meluas terutama di kalangan simpatisan” katanya.
Dalam rapat formatur yang dihadiri enam dari tujuh anggota sempat terjadi perbedaan pendapat sebelum akhirnya ditempuh mekanisme voting. Hasilnya lima anggota menyepakati komposisi kepengurusan baru Muhammad Sidqi sebagai Ketua DPC Muhammad Zamroni sebagai Sekretaris dan Abdul Haris sebagai Bendahara. Satu anggota lainnya tidak menyatakan persetujuan.
Keputusan tersebut dituangkan dalam berita acara resmi dan ditandatangani oleh utusan DPW sebagai ketua formatur serta empat formatur dari unsur PAC. Namun Zamroni menekankan bahwa hasil itu belum final secara organisasi. “Secara mekanisme hasil formatur tetap harus melalui proses lebih lanjut di tingkat DPW dan DPP. Bahkan keputusan akhir berada di tangan DPP dan harus mendapat persetujuan ketua umum” bebernya.
Zamroni mengingatkan agar situasi ini tidak menjadi bahan spekulasi liar. “Perbedaan itu wajar tapi jangan sampai dipelintir menjadi konflik. Kita tunggu saja proses organisasi berjalan sebagaimana mestinya” jelasnya.
Kasus Muscab PPP Brebes menjadi cermin bagaimana disinformasi baik disengaja maupun tidak dapat memperkeruh situasi internal organisasi politik. Klarifikasi dari pihak berwenang dinilai krusial bukan hanya untuk menjaga legitimasi proses tetapi juga meredam potensi gesekan di tingkat bawah.
Bagi PPP Brebes ujian sesungguhnya bukan hanya pada siapa yang terpilih tetapi bagaimana menjaga soliditas setelah proses itu usai.
