BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID– Beragam persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bojonegoro mengemuka dalam agenda Hari Fraksi yang digelar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bojonegoro, di kantor partai setempat, Jumat (10/7/2026).
Mulai dari harga bahan baku yang terus berfluktuasi, sulitnya akses permodalan, hingga keterbatasan pemasaran digital menjadi keluhan utama yang disampaikan pelaku usaha.
Dialog yang berlangsung terbuka itu dihadiri Ketua Fraksi PKB DPRD Bojonegoro M. Suparno, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Sutikno, KH. Nafik Sahal, serta Siti Fatmawati. Forum tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi.
Pelaku UMKM mengaku kenaikan harga bahan baku seperti tepung terigu, minyak goreng, dan gula pasir membuat biaya produksi terus meningkat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keuntungan usaha, bahkan tidak sedikit yang terpaksa menekan margin agar tetap mampu bersaing di pasaran.
Selain persoalan harga, akses pembiayaan juga dinilai masih belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha kecil. Proses administrasi yang panjang dan berbagai persyaratan menjadi kendala bagi sebagian UMKM untuk memperoleh tambahan modal usaha.
Tak hanya itu, para pelaku usaha juga berharap adanya pendampingan yang berkesinambungan dalam bidang pemasaran digital. Mereka menilai pelatihan saja belum cukup tanpa adanya pembinaan agar produk lokal mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro dari Fraksi PKB, Sutikno, menegaskan pihaknya akan mendorong Dinas Perdagangan agar lebih aktif melakukan operasi pasar hingga tingkat kecamatan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok.
“Kami akan mengawal aspirasi para pelaku UMKM. Pemerintah harus hadir menjaga stabilitas harga sehingga biaya produksi tidak terus membebani pelaku usaha,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB M. Suparno mengingatkan bahwa pemerintah telah menyediakan program pembiayaan usaha hingga Rp25 juta tanpa agunan dengan bunga nol persen bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah memperluas sosialisasi agar semakin banyak UMKM mengetahui dan memanfaatkan program tersebut.
Siti Fatmawati menambahkan, pemerintah daerah melalui Disperinaker juga rutin menggelar pelatihan, bimbingan teknis, pameran, dan expo untuk meningkatkan daya saing UMKM.
Karena itu, ia mengajak pelaku usaha aktif mendaftarkan diri agar memperoleh kesempatan mengikuti program pengembangan usaha.
Senada, KH. Nafik Sahal menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada UMKM yang mengikuti kegiatan Car Free Day berupa bantuan tenda dan dana sebesar Rp1 juta. Menurutnya, berbagai fasilitas tersebut perlu dimanfaatkan sebagai upaya memperkuat pemasaran produk lokal.
Melalui Hari Fraksi, Fraksi PKB DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog bersama masyarakat. Seluruh aspirasi yang diterima akan dikawal melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
