LAHAT, SUARA PANCASILA.ID – Proyek bernilai fantastis lebih dari Rp25 miliar ini resmi diputus kontrak dalam kondisi amburadul dan terancam mangkrak. Di tengah aroma kegagalan tersebut, mencuat isu tak sedap mengenai keterlibatan “orang dekat” Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, sebagai kontraktor pelaksana.
Proyek yang semula diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM ini dihentikan pada tahun 2025 dengan progres pengerjaan yang sangat minim, yakni hanya 24 persen. PT Lingkar Persada, perusahaan asal Aceh Timur yang memenangkan tender, dinilai gagal menyelesaikan tanggung jawabnya.
Namun, kejanggalan besar justru terjadi pada proses pembayaran. Meski progres fisik di lapangan baru menyentuh angka 24 persen, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) nekat menggelontorkan dana hingga 50 persen dari nilai kontrak atau setara dengan Rp12 miliar lebih.
Dampaknya negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp10 miliar demi sebuah proyek yang saat ini sama sekali tidak membawa manfaat bagi masyarakat Lahat. Kasus dugaan kelebihan bayar ini pun kini sedang diusut tuntas oleh penyidik Polda Sumatera Selatan.
Dugaan adanya kongkalikong kian menguat setelah rekam jejak PT Lingkar Persada terkuak. Perusahaan ini diketahui sudah dua kali masuk daftar hitam (blacklist). Namun secara ajaib, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lahat tetap meloloskan dan memenangkan perusahaan tersebut untuk menggarap proyek vital ini. Keberanian BPKAD mencairkan dana 50 persen di tengah progres yang macet semakin memperkuat dugaan adanya intervensi dari “orang kuat”.
Saat isu ini menggelinding panas, para pejabat teras Kabupaten Lahat kompak memilih menutup mulut. Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, yang dikonfirmasi sejak Selasa (30/6) hingga berita ini diturunkan, sama sekali tidak memberikan bantahan maupun tanggapan terkait rumor hubungan dekatnya dengan sang kontraktor.
Setali tiga uang, Kepala Dinas Pariwisata Lahat, Jhon Kenedi, juga memilih bungkam seribu bahasa.
Sementara itu, Kepala Bagian ULP Kabupaten Lahat, Ari, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp pada Selasa (30/6), hanya membantah kabar mengenai pemeriksaan dirinya oleh pihak kepolisian.”Bukan saya yang diperiksa,” tulis Ari singkat.
Sayangnya, ketika dicecar lebih lanjut mengenai dugaan pengkondisian pemenang proyek untuk memenangkan PT Lingkar Persada, Ari enggan memberikan jawaban.
Kini, publik Lahat hanya bisa gigit jari melihat dana miliaran rupiah menguap begitu saja, sembari menunggu ketegasan Polda Sumsel untuk membongkar siapa saja aktor di balik proyek TRRK yang amburadul ini.
