BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Anggota Dewan Pakar DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si., menyerukan kepada seluruh kader PAN di Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat pengawalan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bercorak inklusif.
Menurut Zainuddin, kader PAN harus memastikan berbagai program pemerintah tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Hal itu disampaikan Zainuddin seusai menghadiri pelantikan DPC dan Relawan DPD PAN Bojonegoro di Gedung GDK Bojonegoro, Sabtu (15/8/2026).
“PAN harus hadir mengawal kebijakan pemerintah agar semakin inklusif. Pembangunan harus memberikan kesempatan dan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat,” ujar Zainuddin.
Ia menilai pengawalan kebijakan menjadi bagian penting dari tanggung jawab politik kader PAN, baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif.
Anggota DPR RI F PAN 2019-2024 itu juga mendorong perubahan orientasi kebijakan dari pendekatan yang bersifat ekstraktif yang cenderung memusat menuju kebijakan yang lebih inklusif yang cenderung menyebar. Menurutnya, pembangunan harus membuka akses ekonomi, memperluas kesempatan masyarakat untuk berkembang, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Kader PAN, kata dia, juga perlu ikut menyukseskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, seperti swasembada pangan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, Makan Bergizi Gratis (MBG), penyediaan pupuk bagi petani, hingga program pengentasan kemiskinan.
“Program-program tersebut harus dikawal agar tepat sasaran dan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, Bojonegoro memiliki potensi besar di sektor pertanian, perdagangan, UMKM, serta berbagai sektor ekonomi lainnya. Potensi tersebut harus didorong agar mampu menciptakan lebih banyak peluang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kader PAN diminta tidak hanya menjadi penyampai kebijakan pemerintah, tetapi aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi sekaligus mengawal berbagai persoalan masyarakat.
Selain itu, Zainuddin mengingatkan kader PAN untuk turut menjaga ruang publik dari penyebaran informasi palsu atau hoaks. Kader diminta lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mengedepankan verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek. Masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Termasuk dalam menghadapi berita hoaks, kader harus ikut memberikan informasi yang benar dan mencerdaskan masyarakat,” katanya.
Zainuddin berharap kader PAN Bojonegoro semakin solid dan mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah serta DPRD. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Ia menegaskan, perjuangan politik PAN harus diarahkan pada kontribusi nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata mengejar kepentingan politik jangka pendek.
“Fokus kita bagaimana taraf hidup masyarakat meningkat. Kader PAN harus bekerja, mengawal kebijakan dan memastikan pembangunan semakin inklusif,” pungkasnya
