LAHAT- SUARAPANCASILA.ID-Polemik antara Bupati Lahat dan Sekretaris DPRD (Sekwan) kian memanas dan menjadi perhatian publik. Sikap Bupati yang secara terbuka meminta Sekwan mundur dari jabatannya menuai kritik dari Ketua PLANTARI, Sanderson Syafe’i, ST. SH.
Menurut Sanderson, pernyataan terbuka itu justru menimbulkan tanda tanya besar. Jika memang Sekwan dianggap sebagai pihak yang bersalah, menghambat jalannya pemerintahan, atau memicu kericuhan antara eksekutif dan legislatif, seharusnya kepala daerah bertindak tegas melalui mekanisme resmi, bukan sekadar melontarkan desakan mundur di ruang publik.
“Kalau memang Sekwan dianggap bermasalah, kenapa tidak langsung dievaluasi dan dicopot sesuai aturan? Kenapa harus meminta mundur di depan umum? Publik tentu akan bertanya, ini bentuk ketidaktegasan atau jangan-jangan hanya mencari kambing hitam atas kegaduhan politik yang terjadi,” tegas Sanderson, Sabtu (25/4).
Sanderson menilai, polemik penundaan pembahasan LKPJ tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Sekwan. Sebab, agenda paripurna bukan keputusan personal, melainkan proses kelembagaan yang melibatkan banyak unsur di DPRD, mulai dari pimpinan dewan, fraksi, hingga Badan Musyawarah.
“Jangan jadikan ASN sebagai tameng untuk menutupi buruknya komunikasi politik. Sekwan itu pelaksana administrasi, bukan aktor utama dalam keputusan politik,” ujar Advokat muda ini.
Ia menegaskan, jika memang ada dugaan pelanggaran disiplin atau maladministrasi, maka jalurnya jelas yaitu lakukan evaluasi, pemeriksaan, lalu ambil keputusan resmi. Bukan dengan tekanan terbuka yang justru berpotensi mempermalukan aparatur sipil negara di hadapan publik, terlihat arogan.
Bagi Sanderson, seorang pemimpin harus menunjukkan ketegasan yang berbasis aturan dan kewenangan, bukan sekadar luapan emosi sesaat yang dipertontonkan dengan bangganya.
“Kalau berani menyuruh mundur, harusnya lebih berani mengambil keputusan resmi. Jangan sampai publik melihat ini hanya kemarahan yang tidak diikuti keberanian bertindak,” tegasnya.
Sanderson juga menilai kegaduhan ini menjadi sinyal bahwa hubungan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lahat sedang tidak dalam kondisi yang sehat. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi politik yang lebih dewasa, terbuka, dan bertanggung jawab serta tidak berlarut-larut, pungkasnya.
