BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID– Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Banggar DPRD Bojonegoro, Selasa (5/5/2026).
Dalam rapat tersebut membahas optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pendapatan daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Selly Atyasasmi, didampingi Wakil Ketua Komisi B, Lasuri dan sejumlah anggota lainnya. Hadir pula, Sekretaris Dinas Kesehatan beserta seluruh kepala puskesmas berstatus BLUD.
Dalam pembahasannya, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi menekankan, bahwa keberadaan Puskesmas harus tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan semata mengejar pendapatan.
“Intinya pelayanan kesehatan masyarakat harus maksimal. Kalau masyarakat sehat dan angka kunjungan rendah, itu justru hal baik,” ujarnya.
Sally menambahkan, bahwa masih banyak masyarakat yang memilih langsung berobat ke rumah sakit meski mengalami keluhan ringan. Kondisi ini dinilai memengaruhi optimalisasi layanan primer di Puskesmas dan sistem rujukan BPJS.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Sutikno, meminta peningkatan kualitas layanan mulai dari fasilitas hingga kenyamanan pasien agar masyarakat lebih percaya memanfaatkan layanan Puskesmas.
“Pelayanan harus ramah, fasilitas juga perlu ditingkatkan supaya masyarakat nyaman berobat di Puskesmas,” katanya.
Selain pelayanan, persoalan sarana prasarana turut menjadi perhatian. Sejumlah Puskesmas dilaporkan masih menghadapi kendala, di antaranya Puskesmas Margomulyo yang menghadapi tingginya mobilitas warga dan kasus ISPA, serta Puskesmas Kedewan yang membutuhkan penambahan lahan karena keterbatasan ruang pelayanan.
Komisi B juga menyoroti bangunan Puskesmas baru yang belum beroperasi seperti di Ngraho dan Tanjungharjo. Dinas Kesehatan menjelaskan operasional belum berjalan karena masih proses pemenuhan standar sarana prasarana, perizinan, dan penyesuaian status lahan.
Distribusi tenaga kesehatan juga menjadi pembahasan penting. DPRD meminta penempatan tenaga medis maupun administrasi dilakukan merata dan mempertimbangkan kebutuhan wilayah terpencil.
“Khusus daerah pelosok, kesejahteraan tenaga kesehatan harus diperhatikan karena tantangan wilayahnya cukup berat,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri.
Di sisi lain, DPRD juga mendorong percepatan digitalisasi pelayanan kesehatan melalui penerapan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan Rekam Medis Elektronik agar pelayanan antar fasilitas kesehatan lebih terintegrasi.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Bojonegoro, Dwi Setyorini, memastikan seluruh catatan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut, termasuk penguatan layanan primer serta sosialisasi sistem rujukan BPJS kepada masyarakat.
“Kami terus melakukan pemetaan dan pendampingan agar pelayanan kesehatan semakin optimal,” ujarnya.
Rapat kerja ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro
