BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro mendorong seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Target pendapatan dalam KUA-PPAS APBD 2027 dinilai harus disusun secara realistis, terukur, dan berdasarkan kemampuan riil perusahaan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi B bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMD di Ruang Komisi B DPRD Bojonegoro, Rabu (12/8/2026).
Pimpinan rapat, Lasuri, menegaskan setiap target pendapatan yang dimasukkan dalam KUA-PPAS harus memiliki dasar perhitungan yang jelas.
Menurutnya, target yang realistis akan memudahkan proses pengawasan sekaligus mencegah terjadinya perubahan besar ketika memasuki pembahasan APBD maupun perubahan APBD.
“Setiap target yang masuk dalam KUA-PPAS harus memiliki dasar perhitungan yang jelas sehingga dapat direalisasikan,” tegas Lasuri.
Dalam rapat tersebut, Direktur PT ADS Ahmad Kudhori turut memaparkan capaian perusahaan hingga semester I 2026. Realisasi pendapatan PT ADS disebut telah mencapai sekitar 276 persen dibandingkan RKKA semester I.
Sementara jika dibandingkan dengan target RKKA hingga akhir 2026, capaian sementara telah berada di kisaran 145 persen.
Ahmad menjelaskan, pencapaian tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain volume produksi, harga minyak atau ICP, cost recovery, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Meski masih menghadapi tantangan pada sisi produksi atau lifting, PT ADS optimistis kinerja perusahaan hingga akhir tahun tetap positif.
Selain membahas kinerja bisnis, PT ADS juga memaparkan rencana dukungan melalui dana CSR untuk program prioritas Pemkab Bojonegoro, salah satunya Program Pakan Ayam Gayatri.
PT ADS berencana memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan pakan ayam dari gudang menuju titik distribusi di desa. Penyaluran akan melibatkan KDMP, koperasi, BUMDes maupun kelompok ternak.
Perusahaan juga menyiapkan bantuan peralatan bagi BUMDes dan kelompok ternak yang telah diinventarisasi bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
“Insyaallah di akhir Agustus atau awal September program ini akan running, sebagai penyelamatan program prioritas dari Kabupaten Bojonegoro,” ujar Ahmad.
Komisi B berharap peningkatan kinerja BUMD tidak hanya tercermin dari capaian pendapatan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah dan mendukung program prioritas Pemkab Bojonegoro.
