BOJONEGORO (JATIM) SUARAPANCASILA.ID – Persoalan kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni. Hal itu disampaikannya usai menggelar reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Senin (27/7/2026).
Legislator Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban itu mengatakan, mengeringnya Waduk Pirang mulai berdampak terhadap sektor pertanian, khususnya di wilayah Kecamatan Dander dan Kapas. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat petani kesulitan memperoleh pasokan air untuk menggarap lahan sehingga terancam gagal tanam.
Menurut Sri Wahyuni, usulan revitalisasi Waduk Pirang sebenarnya telah dikawal sejak 2025. Namun, hingga kini belum dapat direalisasikan karena terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
“Saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebutuhan warga ini,” tegasnya.
Sebagai langkah penanganan jangka pendek, Sri Wahyuni mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Jawa Timur agar dilakukan normalisasi dan pengerukan Waduk Pirang terlebih dahulu sebelum pembangunan embung permanen direalisasikan.
Selain persoalan kekeringan, warga juga mengeluhkan kondisi jalan di sepanjang bantaran Bengawan Solo dan Jalan Usaha Tani (JUT) yang belum tersentuh pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal desa membuat pembangunan infrastruktur sulit dilakukan karena sebagian besar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terserap untuk kebutuhan operasional pemerintahan desa.
Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat adalah penanganan banjir di sepanjang jalan provinsi, khususnya di Kecamatan Balen. Warga berharap adanya pembangunan saluran drainase beton (U-Ditch) agar genangan air saat hujan deras dapat diminimalkan.
Tak hanya pembangunan fisik, Sri Wahyuni juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan pelatihan dan bibit budidaya lele bagi kelompok PKK sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga.
Ia memastikan seluruh usulan hasil reses akan dikawal melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur dan diupayakan masuk dalam program APBD Provinsi maupun disinergikan dengan program pemerintah pusat.
“Persoalan-persoalan ini akan terus saya perjuangkan agar negara hadir memberikan solusi bagi masyarakat,” pungkasnya
