BREBES (JATENG), SUARAPANCASILA.ID– Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Brebes memasuki babak penting dengan diumumkannya 27 kandidat yang lolos ke tiga besar untuk sembilan formasi jabatan kepala dinas. Sebelumnya, pengumuman ini dipandang sebagai langkah maju dalam mewujudkan birokrasi yang transparan, kompetitif, dan akuntabel.
Namun, setelah daftar tersebut beredar, sorotan publik tidak hanya berhenti pada nama dan jabatan para kandidat. Kini, masyarakat semakin fokus pada laporan harta kekayaan pejabat yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK tahun 2024. Data ini kemudian tersebar luas di media sosial, khususnya Facebook, dan WhatsApp hingga memicu diskusi panjang mengenai integritas, gaya hidup, serta akuntabilitas pejabat publik.
Data LHKPN menunjukkan variasi yang cukup mencolok. Ada kandidat dengan kekayaan di atas Rp 7 miliar, sebagian berada di kisaran Rp 1–2 miliar. Ada pula yang tercatat dengan kekayaan di bawah Rp 1 miliar, bahkan beberapa nama belum tercatat dalam laporan LHKPN yang kemudian menjadi bahan guyonan publik di media sosial.
Perbedaan ini menimbulkan diskusi publik mengenai bagaimana pejabat mengelola aset, serta apakah kekayaan tersebut sejalan dengan rekam jejak birokrasi mereka.
Sebelumnya, publik hanya menunggu hasil seleksi dengan fokus pada kompetensi birokrasi. Namun setelah daftar kekayaan ini tersebar di Facebook, diskusi masyarakat berkembang lebih luas. Warganet membandingkan profil kekayaan antar kandidat, menyoroti disparitas yang cukup besar, dan mengaitkannya dengan integritas serta gaya hidup pejabat publik.
Salah satu komentar yang cukup menonjol datang dari akun Facebook bernama Azizah Kiswantoro. Ia menuliskan, “Tolong Mbak Paramitha Widya Kusuma carilah pejabat yang hartanya sudah mumpuni. Agar prakteknya tidak adigang adigung adiguna hanya mencari profit. Carilah yang amanah dan tidak punya rekam jejak jelek terutama dalam hal keuangan.”
Komentar lain yang bernuansa guyon disampaikan oleh Noor Chasanah Wahid. Ia menulis dengan gaya khas Brebes, “Kwe sing durung ditemukan brti kekayaan ilang durung ketemu apa pimen gawe keder Inyong Bae,” diakhiri dengan emoji tertawa. Ungkapan ini mencerminkan rasa heran sekaligus humor masyarakat terhadap kandidat yang kekayaannya belum tercatat dalam laporan LHKPN.
Selain itu, sejumlah warganet lain juga menyoroti bahwa pejabat dengan kekayaan besar harus tetap diawasi agar tidak menimbulkan kesenjangan atau praktik yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pejabat dengan kekayaan lebih kecil justru bisa lebih fokus pada pelayanan publik, asalkan memiliki integritas yang kuat.
Sementara itu, akun Aji Brajamusti memberikan pandangan lebih normatif, “Selama mereka masih melaporkanya ke KPK hasil kekayaanya ya baguslah.” Komentar ini menekankan bahwa keterbukaan laporan kekayaan merupakan hal positif, karena menunjukkan kepatuhan pejabat terhadap aturan transparansi.
Diskusi publik di Facebook menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai dari angka kekayaan, tetapi juga menekankan pentingnya integritas dan amanah dalam memimpin. Harapan besar ditujukan kepada Bupati Paramitha Widya Kusuma agar menetapkan pejabat definitif yang bersih, kompeten, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Seleksi terbuka ini sekaligus menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi birokrasi. Kini, publik menanti keputusan akhir, sambil terus menyoroti harta kekayaan 27 kandidat sebagai indikator penting dalam menilai integritas pejabat yang akan memimpin Brebes ke depan.
